Rincian Fasilitas Pensiun Wakil Presiden Setelah Mengundurkan Diri

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Fasilitas pensiun yang diperoleh Wakil Presiden setelah mengundurkan diri telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mencakup uang pensiun bulanan, tunjangan, biaya perawatan kesehatan, hingga rumah kediaman yang disediakan negara.

​Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978, hak tersebut berlaku bagi Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sehingga tidak menghapus hak keuangan maupun fasilitas mantan pejabat negara.

​Dalam penjelasan Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 1978, terdapat tiga kategori pemberhentian yang masuk dalam ketentuan berhenti dengan hormat. Hak pertama yang diterima mantan Wakil Presiden setelah berhenti dengan hormat adalah uang pensiun sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.

​"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."

​Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat. Perhitungan ini hanya mengacu pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan saat masih menduduki jabatan Wakil Presiden.

​Selain uang pensiun bulanan, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian tunjangan dan fasilitas penunjang kehidupan bagi mantan Wakil Presiden. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

​Mantan Wakil Presiden juga memperoleh biaya rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Di samping itu, negara menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

​Fasilitas berikutnya adalah pemberian satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dari negara. Ketentuan mengenai fasilitas rumah kediaman ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 beserta regulasi turunannya.

​Regulasi turunan tersebut meliputi Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022. Pemberian rumah kediaman ini hanya dilakukan satu kali kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)