Bobby Nasution Minta Daerah Percepat Pembentukan Mal Pelayanan Publik ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus mempercepat pemulihan akses layanan masyarakat pascabencana.

​Arahan tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (12/11/2026). Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto.

​Dalam sambutannya, Bobby menyoroti posisi Sumut yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera terkait ketersediaan MPP. Tercatat baru delapan dari total 33 kabupaten dan kota di Sumut yang memiliki MPP aktif.

​"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif," ujar Bobby di hadapan para kepala daerah dan jajaran Kementerian PANRB.

​Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah daerah kini terus berupaya mengejar ketertinggalan fasilitas terpadu tersebut. Hingga akhir 2026, tiga MPP baru ditargetkan segera beroperasi di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias.

​Kehadiran tiga fasilitas baru itu akan menambah jumlah daerah pemilik MPP di Sumut menjadi 11 kabupaten/kota. Angka tersebut setara dengan cakupan sekitar 30 persen dari total wilayah administrasi di provinsi ini.

​Bobby mengingatkan para kepala daerah agar pembangunan MPP tidak sekadar berorientasi pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, kelengkapan jenis layanan serta lokasi yang mudah dijangkau warga jauh lebih utama.

​"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Bobby menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan aset gedung yang sudah tersedia. Kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat ditempuh agar pembangunan berjalan efisien.

​Pada kesempatan yang sama, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan komponen krusial dalam penanganan pascabencana. Bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga memutus akses warga terhadap layanan dasar pemerintahan.

​"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.

​Purwadi menambahkan, pemerintah pusat melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) terus mendorong budaya kerja birokrasi yang responsif dan berintegritas. Program ini dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI.

​"Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," tambahnya.

​Kegiatan ini juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor serta Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan. Turut hadir pula Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru beserta jajaran perangkat daerah terkait.

(Emn/Nusantaraterkini.co)