Rampingkan Struktur BUMN, Pemerintah Bidik Pengurangan 824 Perusahaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan perampingan jumlah perusahaan dalam grup BUMN dari sekitar 1.074 entitas menjadi hanya 250 entitas. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menata sebanyak 364 perusahaan melalui restrukturisasi, penggabungan, dan penyesuaian kegiatan usaha.

Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi menyeluruh perusahaan negara untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih efisien, memperkuat kesehatan keuangan, serta meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

"Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 entitas telah berhasil ditata melalui restrukturisasi, penggabungan perusahaan, dan penyesuaian kegiatan usaha," kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wahyu, penataan perusahaan negara dilakukan di berbagai sektor, mulai dari manajemen aset, kawasan industri, rumah sakit, perhotelan, logistik, hingga telekomunikasi. Pemerintah juga mendorong integrasi bisnis untuk memperkuat usaha inti sekaligus menekan biaya operasional.

Dia menjelaskan, transformasi BUMN memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam pembagian tersebut, BP BUMN menjalankan fungsi regulator sekaligus mewakili negara dalam pelaksanaan hak sebagai pemegang saham. Sementara Danantara berperan dalam pengelolaan investasi, operasional, dan portofolio perusahaan negara.

"Jadi, sekarang ada dua badan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yakni BP BUMN sebagai regulator dan BP Danantara yang menjalankan fungsi operasional," ujarnya.

Wahyu menambahkan, pemerintah juga telah menyusun peta jalan transformasi BUMN periode 2025–2045. Dalam peta jalan tersebut, perusahaan negara diarahkan menjadi pencipta nilai ekonomi, penggerak industri strategis, penguat ketahanan nasional, pelaksana fungsi sosial, serta pelopor keberlanjutan.

Selain itu, BP BUMN tengah menyiapkan sejumlah regulasi turunan untuk memperkuat kepastian tata kelola, mencakup aturan pengelolaan perusahaan, organisasi kelembagaan, transaksi, hingga perpajakan.

BP BUMN juga bertugas mengawal pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN melalui koordinasi dengan Danantara serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengingatkan agar transformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada restrukturisasi perusahaan dan peningkatan keuntungan. 

Menurutnya, pembenahan perusahaan negara juga harus menyentuh persoalan mendasar, termasuk masalah ketenagakerjaan dan penyehatan perusahaan yang hingga kini belum terselesaikan.

Nasim menilai, besarnya aset BUMN yang mencapai sekitar Rp16.000 triliun harus diikuti dengan pengelolaan yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Danantara harus bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping melakukan restrukturisasi dan transformasi BUMN, penyehatan perusahaan juga harus menjadi perhatian," kata Nasim.

Dia menegaskan, transformasi perusahaan negara membutuhkan proses berkelanjutan. Karena itu, agenda pembenahan BUMN harus tetap menjadi prioritas pemerintah pada 2027.

Nasim juga mengingatkan bahwa keberhasilan BUMN tidak semata-mata diukur dari besarnya dividen yang disetorkan kepada negara, tetapi juga dari kontribusi sosial dan manfaat yang dirasakan rakyat.

"BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, BUMN tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Iwan Setiadi menilai transformasi BUMN merupakan kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Iwan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen membutuhkan dukungan investasi produktif dan optimalisasi aset negara. 

Dalam konteks tersebut, Danantara harus mampu meningkatkan produktivitas aset sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Keberhasilan Danantara harus dilihat dari seberapa efektif pengelolaan aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Iwan.

Dia menekankan, transformasi BUMN harus menghasilkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan dalam jangka pendek. 

Keberhasilannya juga perlu tercermin melalui penurunan biaya ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta terbukanya peluang usaha baru.

Selain itu, Iwan mendorong penguatan hilirisasi melalui investasi strategis BUMN agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Kalau hilirisasi dan investasi strategis benar-benar dijalankan dengan baik, Indonesia ke depan bukan lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen barang yang memiliki nilai tambah," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)