Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN – Belasan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Maksiat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Medan dan kantor Wali Kota Medan, Kamis (24/4/2025).
Mereka menuntut agar dua tempat hiburan malam di kota Medan, Krypton dan Capital Building, segera ditutup karena dianggap bermasalah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Tolak THM yang Melanggar Perda" dan "Tutup Hiburan Malam yang Bermasalah".
Baca Juga : Perkuat Komitmen Pembangunan: Rico Waas Jadikan Aspirasi Reses sebagai Kompas Kebijakan Pemko Medan
Koordinator aksi, Saparutdin Brutu, menyebut ada keterlibatan oknum anggota DPRD yang melindungi tempat hiburan malam tersebut.
"Kami resah dengan keberadaan hiburan malam di Medan. Banyak yang bermasalah, bahkan ada anggota DPRD yang membekingi dan memeras pengusaha hiburan malam. Ini jelas merusak integritas lembaga," kata Saparuddin saat diwawancarai.
Selain menyoroti pengelolaan tempat hiburan malam, massa juga mendesak Pemkot Medan dan DPRD untuk mengawasi pajak hiburan malam. Mereka mencurigai adanya penyelewengan dalam penyetoran pajak daerah.
Baca Juga : Wali Kota Rico Waas dan DPRD Medan Sahkan Perda KTR, Rokok Elektrik Kini Diatur
"Kami ingin Pemkot dan DPRD mengaudit pajak hiburan malam ini. Ada indikasi pajak yang disetor tidak sesuai dengan yang seharusnya," tegasnya.
Tuntutan lain yang dilayangkan adalah agar Kepala Dinas Pariwisata Medan dicopot dari jabatannya.
Menurut Geram, Dinas Pariwisata gagal menjalankan tugas pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan, seperti membiarkan anak di bawah umur masuk dan operasional yang melewati batas waktu yang ditetapkan Perda.
Baca Juga : Respon Cepat Wali Kota Rico Waas Beri Bantuan Kursi Roda untuk Ketua JMSI Medan
"Kalau Kepala Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja dengan baik, lebih baik mundur saja. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi," ujarnya.
Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan melemparkan selebaran tuntutan ke gedung DPRD Medan. Hal tersebut dilakukan sebagai respons kekecawaan massa karena tidak adanya respons dari badan Legislatif Kota Medan tersebut.
Saparutdin memastikan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan digelar.
Baca Juga : Rico Waas Dorong Transformasi PUD Pasar Medan: Harus Mandiri, Profesional, dan Buang Pola Pikir Birokrat
"Aksi ini adalah peringatan. Jika tidak ada perubahan, kami akan kembali dengan massa lebih besar," tutup Saparutdin.
(cw7/nusantaraterkini.co)
