Efisiensi Anggaran Pemda, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan jadi Korban

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha merespon Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran yang akan menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan APBD 2025. 

Dia meminta agar penghematan anggaran itu tidak menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai honorer.

SE bernomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 itu diterbitkan pada Minggu (23/2/2025) lalu.

Toha mengatakan, Surat Mendagri sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

"Semangatnya adalah pengurangan belanja. Pemerintah daerah untuk kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas yang tidak diperlukan dan  pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk sektor-sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Selasa (25/2/2025). 

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Komisi V Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

Yang harus dipertimbangkan, kata Toha, efisiensi anggaran akan berdampak pada perputaran ekonomi, pelayanan publik, dan pengurangan lapangan pekerjaan. Ada simbiosis mutualisme, dampak dari setiap kebijakan akan menjalar ke semua sektor.

"Bila dampaknya sampai pada PHK pegawai, maka rakyat yang menjadi korban terbesarnya," terangnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah V itu mengungkapkan kehawatiran yang tersiar mengenai nasib tenaga honorer atau pegawai P3K paruh waktu di daerah. Jika penghematan itu mengakibatkan PHK, maka dampaknya akan sangat buruk, karena pegawai itu memiliki keluarga yang harus diberi nafkah.

Baca Juga: Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek, Komisi X Ajak Kawal Efisiensi Anggaran Pendidikan

“Jika mereka diberhentikan, lalu siapa yang mencari nafkah. Istri dan anak-anaknya akan merasakan dampaknya. Kami berharap hal itu tidak terjadi di daerah,” ungkapnya.

Toha menyatakan, efisiensi ini dilakukan hanya sebagai cara menyelesaikan transisi ekonomi yang bersifat sementara. Dia berharap langkah yang tidak populer ini diambil pemerintah sebagai jalan menyelamatkan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat sesuai Program Asta Cita Presiden Prabowo. 

Anggota DPR RI empat periode itu menjelaskan bahwa SE Mendagri itu pasti membingungkan bagi kepala daerah yang baru dilantik. Mestinya, ada pola komunikasi atau penyampaian kebijakan yang lebih baik. 

“Bagi kepala daerah, memang tidak ada alasan untuk tidak patuh. Tapi sekarang masih berlangsung retret untuk kepala daerah, dan sebagai mitra Komisi II DPR RI, mengapa kebijakan ini tidak dibahas dulu secara terbuka agar rakyat mengerti atau dapat mengikuti dan memahami,?" paparnya.

Menurut Toha, saat ini gejolak masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dirasakan belum pro rakyat terjadi di banyak daerah.

"Akhir-akhir ini masyarakat mulai merasakan pola penyampaian kebijakan pemerintah terkesan top down, semangat ini sudah melenceng dari cita-cita demokrasi yang bottom up,” tandasnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)