Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, LANGKAT - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengaku sudah mengecek APBDesa sejak 2018-2023 terkait dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa Halaban, Kecamatan Besitang.
Bahkan, Ketua Apdesi Langkat, Hasan Basri mengatakan, sudah menemui Kepala Desa (Kades) Halaban, Tamaruddin untuk mempertanyakan soal dugaan korupsi dana desa tersebut.
"Ketika muncul dugaan korupsi, kita ada komunikasi dengan kadesnya, bahkan kadesnya kita temui. Apakah benar dugaan tersebut. Selain kades, sekdes juga kita mintai pendapatnya. Kita minta cek APBDesa dari 2018-2023 sebagaimana dugaan yang disampaikan. Sehingga kita tau benar enggak ini," ujar Hasan ketika dikonfirmasi, dikutip dari Tribun Medan, Jumat (17/5/2024).
Lanjut Hasan, dari APBDesa yang dilihatnya, ia mengaku ada proyek pengerasan jalan yang dianggarkan. Namun, anggaran tersebut dikerjakan hanya sekali saja.
Faktanya, pengerasan jalan tersebut, harusnya dikerjakan di dalam tiga tahap.
"Untuk pengerasan jalan, saya lupa di dusun berapa, memang ada dianggarkan tapi cuma sekali," ujar Hasan.
"Sepengetahuan kita dugaan korupsi itu sudah diperiksa oleh Dinas PMD, sudah ditangani pihak berwenang, dan saat ini berproses di Inspektorat Kabupaten Langkat," sambungnya.
Hasan menambahkan, pihaknya dari Apdesi, lebih daripada mengayomi jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kasus tersebut.
"Tekait proyek fiktif sudah kita cek juga. Tapi inikan masih dalam pemeriksaan yang berwenang. Kita tidak bisa masuk mengomentari di situ kan. Kita hanya wanti-wanti, kawan-kawan jangan kejebak di dalam kasus dugaan korupsi," ujar Hasan.
Dikabarkan sebelumnya, penggunaan Dana Desa (DD) sejak tahun 2018-2023 di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diduga kerap dimark up bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan alias fiktif.
Misalnya, pengerasan badan jalan desa di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban TA 2020, yang dikerjakan dalam tiga tahap. Pertahapnya menelan biaya Rp 170 juta.
Menurut informasi yang diperoleh wartawan dari warga yang bertempat di dusun tersebut, pengerasan badan jalan hanya dilakukan sekali saja alias satu tahap.
"Dari total Rp 510 juta itu, setau kami cuma sekali ada pengerasan jalan. Selebihnya gak ada pengerasan jalan di dusun kami," ujar Jaka salahseorang warga Desa Halaban.
Parahnya lagi, tahun anggaran 2022-2023 Desa Halaban kembali menganggarkan pengerasan Jalan Usaha Tani yang berada di Dusun V Kebun Buah, sebesar Rp 427 juta.
Ternyata pengerasan Jalan Usaha Tani tersebut diduga fiktif, alias tidak dikerjakan.
Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah Desa Halaban juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan di Dusun I-II.
"Setelah kami cek, laporan realisasinya sebesar Rp134 juta. Sementara, tak pernah ada jembatan di dusun kami itu. Ini kan fiktif namanya," ujar warga Rabial warga lainnya.
Dengan demikian, warga mengatakan dugaan proyek fiktif maupun yang dimark up dari dana desa sejak tahun 2019-2023, mencapai Rp 1 miliar lebih.
Tak hanya itu, beberapa warga yang mengetahui hal tersebut pun berang. Mereka meminta agar persoalan tersebut segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
"Gimana desa kami mau maju, ternyata selama ini kayak gini permainan oknum apartur desa kami," ujar Rabial.
"Kami minta kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti persoalan ini. Usut tuntas dugaan korupsi penggunaan DD di Desa Halaban ini. Siapa pun yang terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," sambungnya.
Sementara itu Kepala Desa Halaban, Tamaruddin saat dikonfirmasi wartawan belum mau memberikan komentarnya. Pesan singkat yang dilayangkan wartawan melalui WhatsApp dan sambungan seluler, belum juga direspon. (rsy/nusantaraterkini.co)
