Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

DPD RI Minta Akuntabilitas Total Pasca Insiden Mobil SPPG Seruduk Siswa SD di Cilincing

Editor:  Herman Saleh Harahap
Reporter: Sofyan Akbar
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Mobil Daihatsu Gran Max, yang digunakan untuk mengangkut program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta.(Foto:Istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Kasus tragis yang melibatkan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak 20 siswa sekolah dasar dan seorang guru di SDN Kalibaru I, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025) pagi, telah memicu desakan keras dari kalangan legislatif. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, menuntut agar penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan terukur, dengan prioritas penuh pada pemulihan korban.

Fahira Idris menekankan bahwa seluruh korban harus mendapatkan perawatan medis terbaik hingga tuntas. Selain itu, keluarga yang terdampak wajib menerima pendampingan yang komprehensif, mencakup aspek informasi, dukungan administratif, serta bantuan psikologis. Ia menegaskan bahwa peristiwa kelam ini menuntut respons multisektor yang cepat dan terkoordinasi.

Baca Juga : Mobil Boks Pengangkut MBG Tabrak Siswa SD, 19 Korban Luka

"Peristiwa ini menuntut sejumlah tindakan cepat dan terukur yang harus menjadi prioritas semua pemangku kepentingan terkait," kata Fahira, seperti dilansir RMOL.

Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah pengusutan mendalam terhadap akar penyebab kecelakaan. Fahira mendesak Kepolisian untuk melakukan investigasi tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan unsur kelalaian, pelanggaran prosedur operasional, kondisi fisik pengemudi—yang menurut laporan awal merupakan sopir pengganti—serta kondisi kelaikan jalan dari kendaraan operasional tersebut.

Selanjutnya, ia menyoroti perlunya evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional mobil SPPG. Audit ini harus mencakup mekanisme perekrutan dan pelatihan pengemudi, proses verifikasi kompetensi dan kesehatan mereka, standar ketat untuk pengecekan kendaraan sebelum beroperasi, dan kepatuhan dalam prosedur pengantaran logistik ke lingkungan sekolah.

Mengingat kendaraan dan sopir beroperasi di bawah mitra pelaksana program SPPG, Fahira menuntut adanya pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap mitra-mitra ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen sopir, program pelatihan, dan pemeriksaan teknis kendaraan benar-benar mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Anggota DPD RI ini menilai pentingnya penataan ulang akses dan jalur kendaraan di lingkungan sekolah. Pintu masuk, koridor pengantaran, dan lokasi penurunan barang harus dievaluasi dan diubah sedemikian rupa sehingga kendaraan operasional tidak dapat langsung memasuki area yang menjadi pusat aktivitas siswa.

Baca Juga : Komisi X Minta Evaluasi Komperehensif soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut

Terakhir, dan tidak kalah pentingnya, Fahira menegaskan urgensi pendampingan psikologis segera bagi para korban, guru, dan terutama siswa lain yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Ia mewanti-wanti bahwa insiden ini sangat berpotensi memicu trauma. Oleh karena itu, dukungan psikis yang cepat harus diprioritaskan, karena pemulihan mental dianggap sama vitalnya dengan pemulihan fisik.

“Kita harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan,” pungkas Fahira.

(*/Nusantaraterkini.co)