Diduga 20 Ribu Disabilitas Mental Dikurung dan Dirantai di Panti, Mensos Turun Tangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Dugaan praktik pengurungan dan perantaian terhadap penyandang disabilitas mental di panti sosial kembali mencuat. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) memperkirakan jumlah korban bisa mencapai hampir 20 ribu orang di berbagai daerah di Indonesia.

Temuan tersebut disampaikan Ketua PJS, Yeni Rosa Damayanti, dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurut Yeni, ribuan penyandang disabilitas mental diduga ditempatkan di panti-panti sosial yang menerapkan praktik tidak manusiawi, mulai dari pengurungan hingga perantaian.

“Kami memperkirakan jumlahnya belasan ribu, bahkan hampir dua puluh ribu orang,” ujarnya.

Dugaan Motif Ekonomi

PJS menyebut mayoritas praktik tersebut ditemukan di panti milik swasta atau nonpemerintah. Meski mengklaim sebagai lembaga amal, hasil riset PJS menunjukkan sebagian besar panti justru beroperasi dengan motif ekonomi.

Dari penelitian terhadap puluhan panti, PJS menemukan hampir semuanya menerapkan sistem berbayar, kecuali panti milik pemerintah. Tarif yang dipatok bervariasi, mulai Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, bahkan ada yang lebih tinggi.

Beberapa wilayah yang disorot antara lain Kebumen, Bekasi, Temanggung, hingga Serang. Salah satu yang disebut adalah Panti Bani Syifa di Serang, Banten.

Yeni menegaskan, laporan kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental sebenarnya telah disampaikan berulang kali ke pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menilai respons yang diterima belum memadai.

Kesaksian Para Penyintas

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah penyintas turut menyampaikan pengalaman mereka.

Ahmad Bejo (25) mengaku pernah dirantai selama lima bulan di sebuah panti di Kebumen, Jawa Tengah. Selama itu, ia makan, tidur, dan buang air di tempat yang sama. Ia juga menyebut hanya mandi sebulan sekali dan pernah dirantai di ruang terbuka siang dan malam selama lebih dari sepekan.

Kesaksian lain datang dari Tuti Haryati (33). Ia mengaku penghuni perempuan tetap dirantai saat menstruasi tanpa diberikan pembalut. Ia juga menyebut tidak diperbolehkan menjalankan ibadah.

Sementara itu, M. Hibatul Hidris (26), yang pernah ditempatkan di Panti Bani Syifa, mengaku tidak mendapatkan perawatan medis layak saat mengalami gangguan mata. Ia menyebut hanya diberi tetesan air jahe. Soal makanan, ia mengatakan kerap menerima nasi dengan lauk yang kualitasnya buruk.

Menurut PJS, dalam satu ruangan panti bisa diisi hingga 50 orang, sebagian berada di balik jeruji besi dan dirantai.

Respons Menteri Sosial

Menanggapi laporan tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan pihaknya akan menjadikan data itu sebagai dasar penelusuran lebih lanjut.

“Kami mendapatkan data awal dengan jumlah cukup besar, puluhan ribu, dan ini tentu harus diverifikasi,” ujarnya.

Kementerian Sosial, lanjutnya, akan mengecek legalitas dan perizinan panti-panti yang disebut, sekaligus memastikan standar pelayanan terhadap kelompok rentan.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh Indonesia guna memperkuat pengawasan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami ingin memastikan LKS benar-benar memberikan pelayanan yang layak dan tidak melanggar HAM,” tegasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).