Deklarasi Pemuda Indonesia 2026 Suarakan Lima Tuntutan ke Presiden ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Sebanyak 560 pemuda-pemudi yang berasal dari 30 titik di 22 provinsi meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua secara resmi mendeklarasikan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, Kamis (29/10/2026). Deklarasi yang dilakukan secara hybrid ini seiring dengan peringatan sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober.

​Deklarasi ini merupakan akumulasi hasil konsolidasi nasional sepanjang September hingga Oktober 2026 yang diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia (IHI) bersama berbagai elemen pemuda, mulai dari serikat, yayasan, organisasi mahasiswa, hingga komunitas lokal. Berbagai keresahan daerah tersebut dirumuskan dalam Risalah Pemuda Indonesia 2026.

​Dalam konsolidasi tersebut, para pemuda menyoroti berbagai krisis ekologis dan sosial yang melanda daerah asal mereka. Mulai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti langit Kalimantan, dampak buruk pertambangan serta alih fungsi lahan di berbagai wilayah, hingga persoalan ketimpangan fasilitas pendidikan dan kekhawatiran pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya lapangan kerja layak, penurunan daya beli masyarakat, serta tindakan intimidasi terhadap warga atau aktivis yang menyuarakan kritik.

​“Sudah hampir 4 bulan kawan-kawan di Kalimantan ini seperti hidup di dunia yang berbeda, semuanya berwarna oranye. Langit, udara, dan ruang hidup kita diselimuti asap. Hari ini, kita menggugat Presiden untuk segera menindak tegas aktor pembakar, sebab membiarkan kondisi ini sama dengan merenggut nyawa rakyat perlahan-lahan,” ujar Taufik, perwakilan pemuda dari Pusaka Kaltim.

Senada dengan hal tersebut, Ulfa dari Green Leadership Indonesia Jawa Timur menyoroti sikap aparat terhadap kebebasan berpendapat.

​“Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, penyelenggara negara malah terus menghadirkan ancaman dan intimidasi terhadap kawan-kawan yang menyampaikan kritik,” ucapnya.

​Lima Tuntutan Pemuda Indonesia kepada Presiden

​Pembacaan Deklarasi Pemuda Indonesia 2026 dilaksanakan secara hybrid melalui ruang virtual serta aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, dan Citra City, Balikpapan. Adapun isi lengkap dari lima tuntutan yang disuarakan para pemuda kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

​1.Memulihkan lingkungan dan ruang hidup masyarakat dari kerakusan industri ekstraktif dan eksploitasi alam yang mengabaikan daya dukung lingkungan serta mengorbankan kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat.

​2.Mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat; memastikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; memenuhi fasilitas pendidikan yang layak; serta memastikan upah layak dan perlindungan kerja bagi seluruh tenaga pendidik.

​3.Menurunkan harga bahan pokok, meningkatkan standar upah minimum, dan menunaikan janji 19 juta lapangan kerja, dengan mempertimbangkan kesetaraan akses bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, perempuan, dan kelompok rentan.

​4.Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis, mewujudkan kebebasan berpendapat, serta menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

​5.Menegakkan supremasi sipil dalam pelaksanaan tata kelola negara yang demokratis dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil.

​

Komitmen Kawal Isu Hingga Satu Abad Sumpah Pemuda

​Gerakan kolektif ini tidak berhenti sekadar pada pembacaan tuntutan di ruang publik. Para pemuda berkomitmen untuk terus merajut solidaritas lintas daerah, mengawal setiap poin tuntutan di wilayah masing-masing, serta merencanakan pertemuan kembali pada 28 Oktober 2028 mendatang yang bertepatan dengan satu abad Sumpah Pemuda.

​“Deklarasi ini jadi langkah kawan-kawan muda untuk memastikan isu lokal terus disuarakan di ranah nasional dan tetap mengawal isu nasional di tiap-tiap daerah,” pungkas Fachruddin dari Yayasan Anak Pesisir Raja Ampat.

(Emn/Nusantaraterkini.co)