Nusantaraterkini.co, BINJAI - Sejumlah pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Binjai sepakat menerbitkan mosi tidak percaya terhadap bendahara IWO Binjai dan mendesaknya untuk segera mundur.
Persoalan ini dipicu oleh ketiadaan transparansi yang berujung pada dugaan penyalahgunaan dana sponsorship untuk menyelenggarakan pelantikan pengurus IWO Kota Binjai periode 2023-2028.
"Bendahara memiliki peranan penting dalam hal anggaran, tentunya harus transparan dan akuntabel. Sayangnya hal ini tidak dimiliki oleh Avril Dalimunthe selaku bendahara IWO Kota Binjai," ujar Dika Pramudya, Rabu (11/9/2024) saat ditemui di kompleks Binjai Supermall, Jalan Soekarno Hatta, Binjai Timur.
Karyawan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) ini menduga adanya konspirasi yang dilakukan oleh bendahara sehingga berujung lenyapnya dana sponsorshipyang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
"Dia (bendahara-red) tidak pernah melaporkan jumlah uang yang terpakai saat pelantikan pengurus, anehnya hingga saat ini ketua IWO Binjai juga bungkam soal penggunaan dana puluhan juta rupiah itu," pungkas Dyka.
Menurutnya, transparansi merupakan faktor penting menjalankan roda organisasi. Dalam praktiknya, transparansi mengacu terhadap keterbukaan informasi yang mengarah pada aspek kejujuran serta kredibilitas.
"Tidak ada kejujuran dan keterbukaan bagaimana organisasi ini akan berkembang. Ini organisasi wartawan bukan organisasi mafia yang penuh dengan kerahasiaan, transparansi itu penting," kata Dyka.
Menanggapi persoalan ini, wakil ketua Dewan Kehormatan (DK) PD IWO Kota Binjai, Siswanyah menyebut ketiadaan transparansi dalam organisasi dapat memicu terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
"Harus ada penyelesaian secara internal, jangan sampai berkembang keluar. Jika tidak mampu mengemban jabatan, sebaiknya mundur saja supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi organisasi," tegas Siswanyah. Kamis (12/9/2024), melalui sambungan seluler.
Ia menghimbau supaya Ketua PD IWO Kota Binjai, Surya Darma Sitepu dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak dan lebih mempertimbangkan kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi. (rsy/nusantaraterkini.co)