12 Kali WTP Berturut-turut, DPRD Sumut Ingatkan Esensi Pembangunan untuk Rakyat ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Jajaran fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

​Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut Surya dan Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.

​Meski memuji konsistensi Pemprov Sumut dalam menjaga transparansi anggaran, sembilan fraksi yang hadir—Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, dan PKB—menegaskan bahwa prestasi administratif ini harus berdampak konkret pada kualitas pelayanan publik.

"Kami menyampaikan apresiasi atas raihan WTP yang ke-12 kalinya ini. Namun, kami berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Palacheta Subies Subianto.

​Fraksi Golkar mendorong Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan efisiensi belanja dan menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang terealisasi sebesar Rp12 triliun (95,87% dari target). Menurut mereka, optimalisasi PAD lewat digitalisasi dan penutupan celah kebocoran anggaran sangat krusial untuk memperkuat ruang fiskal daerah dalam membiayai program kesejahteraan.

​Pandangan serupa disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PAN, Rizki Rifai Harahap. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan yang baik diukur dari asas manfaatnya di masyarakat.

​"Opini WTP adalah keberhasilan yang diukur saat setiap rupiah mampu diwujudkan menjadi pembangunan yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," jelas Rizki.

​Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Timbul Sinaga, menilai capaian ini sebagai bukti komitmen kuat jajaran eksekutif dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi penyerapan anggaran.

​Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, bersama Wakil Ketua II Ihwan Ritonga dan Wakil Ketua IV Salman Alfarisi ini, merupakan kelanjutan dari Nota Pertanggungjawaban APBD yang telah diserahkan oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli lalu.

​Selain mengevaluasi LKPD, rapat kali ini juga membahas Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta membahas isu strategis penanganan kemiskinan, infrastruktur, kesehatan, hingga pencegahan peredaran narkoba.

(Emn/Nusantaraterkini.co)