Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Medan – Ratusan warga Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Medan pada Jumat (29/11/2024). Mereka menuntut agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan yang baru saja berlangsung, diulang.
Aksi tersebut dipicu oleh rasa kecewa terhadap sejumlah dugaan pelanggaran pemilu, serta rendahnya partisipasi pemilih yang dianggap merugikan hasil pemilu dan menodai integritas proses demokrasi.
Koordinator aksi, Hasanul Arifin Rambe, dalam orasinya menyatakan bahwa kekecewaan warga berkaitan dengan adanya indikasi ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu.
"Kami ingin pemungutan suara ulang di Pilkada Medan, karena banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali," ujarnya.
Selain itu, massa juga mempertanyakan alokasi anggaran KPU yang mereka anggap tidak cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
"Kenapa hanya 20 persen pemilih yang datang ke TPS? Di satu titik TPS, anggarannya mencapai Rp 15,4 juta. Ke mana uang itu?" lanjutnya.
Arifin menyayangkan bahwa meski dana untuk sosialisasi cukup besar, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Mereka merasa KPU belum mengoptimalkan upaya untuk mendorong masyarakat datang ke TPS, sehingga jumlah pemilih yang terlibat sangat rendah.
Massa juga menuntut agar pemungutan suara diulang di seluruh kecamatan atau, setidaknya, di wilayah yang terdampak banjir pada hari pemungutan suara.
Mereka menganggap banyak warga yang tidak dapat memberikan hak pilihnya karena bencana tersebut, yang menyebabkan mereka tidak bisa menghadiri TPS.
"Jangan ada pilih kasih! Kami ingin semua warga Medan, tanpa terkecuali, bisa menggunakan hak pilih mereka," tegas Arifin, seraya mengungkapkan bahwa penyelenggara pemilu harus menjamin setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam menentukan pemimpin mereka.
Selain menuntut pemungutan suara ulang, para demonstran juga mengkritik lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menilai Bawaslu tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama pemilu.
"Kita percaya KPU sebagai penyelenggara, tetapi kami tidak percaya Bawaslu sebagai pengawas. Sampai hari ini, tidak ada progres terkait laporan pelanggaran yang sudah kami ajukan," kata Arifin, yang disambut dengan teriakan dukungan dari massa.
Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah, yang hadir di lokasi, berupaya menenangkan massa dengan menjelaskan situasi yang ada.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar tentang hasil quick count. KPU belum merilis hasil apapun. Kami masih memverifikasi data yang ada untuk memastikan keakuratannya," ujar Atiqah. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu dengan transparan, adil, dan sesuai aturan yang berlaku.
Mutia Atiqah juga menanggapi kekhawatiran warga terkait rendahnya partisipasi pemilih dan menjelaskan bahwa berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca yang buruk dan bencana banjir, berkontribusi pada rendahnya antusiasme pemilih di beberapa daerah.
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan pemungutan suara susulan untuk memberikan kesempatan bagi warga yang belum sempat menggunakan hak pilihnya," pungkasnya.
(Cw9/Nusantaraterkini.co)
