Wagub Sumut Minta Reforma Agraria Tak Sekadar Bagi Sertifikat, Harus Berdampak bagi Kesejahteraan

Nusantaraterkini.co, MEDAN-Program penataan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara diarahkan agar menyasar langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hasil dari reforma agraria diminta tidak berhenti pada urusan bagi-bagi dokumen legalitas semata, tetapi juga wajib membuka keran pendapatan warga.

​Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sumut, Surya, sewaktu meresmikan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kompleks Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (2/9/2026). Hadir dalam rakor tersebut perwakilan Kementerian ATR/BPN, jajaran BPN Sumut, Pj Sekdaprov Timor Tumanggor, serta pimpinan daerah setempat.

​Menurut Surya, inti dari penataan agraria adalah mewujudkan keadilan penguasaan lahan agar dapat dioptimalkan bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

​"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat," jelas Wagub.

Wagub Surya mengungkapkan, Sumut masih menghadapi tantangan kompleks terkait persoalan pertanahan, seperti tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga kebutuhan penyelarasan data antarinstansi. Seluruh persoalan tersebut memerlukan penyelesaian secara cermat, terbuka, akurat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Surya, yang menyerukan pentingnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru guna mengurangi kesalahpahaman pada pelaksanaan.

Surya pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama dan membangun sinergi dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di bidang agraria merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, koordinasi, dan keselarasan antarlembaga.

"Rakor ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif hingga tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha melaporkan bahwa sejumlah langkah awal telah dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang GTRA. Upaya tersebut meliputi konsultasi, pembahasan pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan fokus lokasi.

Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria dalam rangka penataan aset maupun penyelesaian konflik agraria. Tim GTRA Provinsi Sumut juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN mengenai penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumut.

"Menyusun daftar reform dan penataan akses Hasil Penataan Aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA Provinsi Sumatera Utara dan menyusun pelaporan untuk dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN," pungkasnya.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)