Tak Mau Minta Maaf, Deddy Sitorus Dilaporkan KWP DPR ke MKD

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Administrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI, Erwin Siregar, resmi melaporkan anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

 Laporan tersebut diajukan setelah Deddy dinilai tidak bersedia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap menyinggung insan pers.

Erwin mengatakan, laporan telah diterima secara resmi oleh MKD pada Jumat (31/7/2026). Sebelum menempuh jalur tersebut, KWP DPR mengaku telah memberikan kesempatan kepada Deddy untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Kami sudah resmi membuat laporan ke MKD. Sebelumnya kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan melakukan permintaan maaf. Atas dasar itulah, hari ini kami menempuh jalur pelaporan ke MKD," kata Erwin saat jumpa pers.

Menurutnya, selain surat laporan, KWP DPR juga menyerahkan sejumlah bukti pendukung berupa rekaman video pernyataan Deddy yang menyebut istilah "sirkus" dalam rapat Komisi II DPR, serta dokumentasi video dari sejumlah media televisi.

"Yang kami serahkan bukan hanya surat laporan, tetapi juga video pernyataan beliau dan dokumentasi dari rekan-rekan media sebagai barang bukti," ujarnya.

Erwin menjelaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan MKD agar laporan tersebut dapat segera diproses meskipun saat ini DPR tengah memasuki masa reses.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan memperkeruh situasi, melainkan untuk melindungi marwah wartawan yang bertugas di lingkungan DPR RI.

"Kami tidak punya niat lain. Tujuan kami hanya melindungi seluruh anggota KWP dan rekan-rekan wartawan agar ke depan tidak lagi dianggap sebelah mata atau dihina seperti itu," tegasnya.

Erwin juga menanggapi kemungkinan Deddy membawa persoalan tersebut ke Dewan Pers. Menurutnya, hal itu merupakan hak setiap pihak. Namun, ia menekankan bahwa laporan yang diajukan KWP DPR ke MKD berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika sebagai anggota DPR.

"Kalau beliau ingin menyampaikan permintaan maaf atau membawa persoalan ini ke Dewan Pers, silakan saja. Yang kami laporkan ke MKD adalah persoalan etika. Sementara Dewan Pers memiliki tugas dan fungsinya sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik," pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)