Komisi IV DPR Soroti 30 Korporasi yang Diduga Rusak Kawasan Hutan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti sekitar 30 entitas korporasi yang tengah diproses karena diduga melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dan tanpa izin resmi pemerintah.

Riyono mengatakan, pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan berdasarkan perizinan yang sah dari pemerintah. Perizinan tersebut dapat diberikan untuk berbagai kepentingan, mulai dari usaha, tujuan khusus, hingga penelitian.

"Ada kurang lebih 30 entitas korporasi yang sedang diproses, yang diindikasikan melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin," ujar Riyono kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (2/9/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditindak secara tegas, terutama apabila aktivitas korporasi menyebabkan kerusakan kawasan hutan. Ia mengatakan, tindakan terhadap pelanggaran harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk kategori kerusakan ringan hingga sedang, kata Riyono, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sanksi tersebut dinilai tidak cukup apabila tidak disertai kewajiban melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah rusak.

Riyono juga menyoroti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Pada 2025, penerimaan tersebut disebut mencapai hampir Rp1,5 triliun.

"Jangan hanya PNBP. Selama ini tidak ada sanksi administrasi yang kemudian mewajibkan mereka mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak. Sekarang harus ada," tegasnya.

Dia juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2027. Menurutnya, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar potensi bencana tersebut dapat ditekan.

"2027 ini kemungkinan akan menjadi puncak kebakaran kawasan hutan dan lahan. Ini yang kita mitigasi dari awal, jangan sampai ini terjadi," ujarnya.

Riyono meminta pemerintah bertindak tegas terhadap korporasi yang sengaja melakukan pelanggaran, terlebih jika aktivitas tersebut dilakukan secara berulang. Menurutnya, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang harus mendapatkan sanksi lebih berat, termasuk kemungkinan penghentian atau penutupan kegiatan usaha.

Ia juga mendorong agar pemerintah membuka nama-nama perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja.

"Nama-nama perusahaan kita buka saja, ngapain kemudian kita tutup-tutupi, karena mereka sudah melakukan pelanggaran secara sengaja," kata Riyono.

Riyono menambahkan, Komisi IV DPR akan kembali membahas persoalan tersebut bersama Kementerian Kehutanan dalam agenda pengawasan berikutnya. Ia menegaskan DPR akan terus mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran di kawasan hutan.

Menurut dia, pengawasan terhadap sektor kehutanan tidak boleh berhenti pada pembahasan administratif, tetapi harus memastikan adanya tindakan nyata terhadap pelanggaran dan pemulihan kawasan hutan yang terdampak.

(LS/Nusantaraterkini.co)