Syaiful Huda Ingatkan Pentingnya Langkah Terintegrasi Penanganan Bencana NTT

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda mendorong pemerintah melakukan integrasi kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana.  Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan berada dalam satu komando.

Syaiful mengatakan Komisi V DPR terus berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja terkait penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurutnya, ketiga lembaga tersebut memiliki peran penting dalam penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun setelah masa darurat berakhir.

"Kita ingin ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan," ujar Syaiful kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, setelah BMKG melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT, Komisi V meminta agar informasi terkait potensi tsunami dan gempa susulan terus diperbarui secara real time kepada masyarakat.

Syaiful juga meminta informasi BMKG dapat disampaikan secara lebih terfokus hingga tingkat kabupaten dan kota terdampak. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan masyarakat, khususnya warga yang harus mengungsi ke wilayah dataran tinggi.

Sementara itu, dari sisi evakuasi, Syaiful menilai respons Basarnas relatif cepat. Mobilisasi personel dan peralatan SAR dari wilayah terdekat dilakukan untuk membantu proses evakuasi masyarakat terdampak.

"Relatif yang sampai ke kami keluhan terkait dengan evakuasi korban relatif tidak ada, ada tapi relatif kecil sekali. Ini yang kita gembira karena teman-teman Basarnas cukup cepat untuk melakukan kerja," katanya.

Di sektor infrastruktur, Komisi V juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani jalan yang putus, fasilitas publik yang rusak, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Syaiful menyebut sejumlah akses jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan mulai tertangani sehingga mobilisasi bantuan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan. Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat, bantuan juga dapat dikirim melalui udara.

Ia menilai penanganan gempa NTT sejauh ini relatif berjalan baik karena dampaknya tidak seluas bencana gempa di wilayah Sumatera sebelumnya.

Namun, Syaiful menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah perlu memastikan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan hingga kondisi masyarakat kembali seperti sebelum bencana.

Karena itu, ia mengusulkan adanya kelembagaan dengan otoritas tunggal yang mengoordinasikan seluruh penanganan kebencanaan.

Selain integrasi kelembagaan, Syaiful juga mendorong adanya pengelolaan anggaran kebencanaan yang lebih terpusat dan secara khusus dicadangkan untuk penanganan bencana.

"Kita ingin anggaran kebencanaan ini difokuskan dalam satu kelembagaan tunggal dan dari situ baru nanti didistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsi," ujar legislator dapil Jabar ini.

Menurutnya, skema tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki anggaran yang cukup, baik untuk masa tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.

"Penguatan kelembagaan dan anggaran kebencanaan dapat membuat penanganan bencana di Indonesia lebih terintegrasi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi," pungkasnya.

 (LS/Nusantararerkini.co)