Soal Wacana Pilkada Balik ke DPRD, Ketua DPD: Demokrasi Kita Mahal dan Harus Direduksi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Merespon hal itu, Ketua DPD Sultan B Najamudin mengakui jika saat ini demokrasi di Indonesia sangatlah mahal dan sudah saatnya perlu adanya perubahan dilakukan namun harus tetap dengan cara yang konstitusional.

Baca Juga : Anggota DPRD Tapteng Fraksi PDIP Salurkan Bantuan Sembako ke Korban Bencana

"Ini artinya demokrasi kita yang mahal dan harus direduksi serta dikurangi dengan cara-cara konstitusional," kata Sultan B Najamudin, Rabu (10/12/2025).

Senator asal Bengkulu itu berpandangan, jika system politik Indonesia sudah kebablasan (offised), maka daripada itu semua pihak harus mereview bagaimana demokrasi bangsa ini bisa efektif maupun efisien. Nah, detailnnya bagaimana baca buku saya (green democray).

"Nah, minimal dari sekarang mulai dicicil, memang hal itu tidak bisa serta merat diserahkan kepada masyarakat yang tingkat Pendidikan kita ini belum semuanya sama," tegas bekas Wakil Gubernur Bengkulu ini.

"Tapi atas nama demokrasi boleh (setback) namun kita harus ambil jalan tengah mulai dari Pilgub, Pilwakot nah nanti yang mana mau dimulai kita bisa diskusikan," tandas bekas Wakil Ketua DPD ini. 

Baca Juga : Pakar Kebencanaan: Banjir dan Longsor di Sumatera Layak Ditetapkan Status Bencana Nasional

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

(cw1/nusantaraterkini.co)