Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas tetapi digantikan mendapatkan tunjangan perumahan.
Aturan baru itu tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang bertanggal 25 September 2024 dan ditandangani Sekjen DPR Indra Iskandar.
Menanggapi itu, Peneliti Formappi Lucius Karus menilai jika fasilitas rumah dinas (rumdis) akan digantikan tunjangan perumahan bakal menambah beban anggaran negara. Karena itu lebih efisien memakai rumah dinas untuk saat ini.
Terlebih lagi, DPR mungkin tak lama lagi harus pindah ke IKN. Jadi menurutnya, seharusnya demi menghemat anggaran negara, DPR bertahan saja dulu dengan rumah dinas sambil menunggu pindah ke IKN baru mengubah kebijakan terkait tempat tinggal ini.
"Kenapa sih DPR harus selalu memulai periode dengan kegaduhan terkait fasilitas mulu?. Kenapa yang didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi, bukan kepentingan rakyat yang harusnya diprioritaskan?," kata Lucius kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (4/10/2024)
Sebagai pemimpin, Lucius menuturkan mestinya teladan yang dibutuhkan dari DPR ini adalah bagaimana bisa memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat kebanyakan yang masih kesulitan karena lesunya perekonomian
Sebab, fasilitas itu seharusnya bisa dan mudah diberikan kalau DPR mulai memikirkan Prioritas kebutuhan bangsa. Mulai memikirkan bagaimana solusi untuk banyak persoalan bangsa.
"Kok kesannya kalau soal rumah saja jadi pembicaraan di awal periode begini, anggota DPR seperti begitu bernafsunya mengejar harta?. Dan terkait rumah dinas ini juga, banyak hal yang seharusnya bisa didiskusikan terlebih dahulu," sebutnya.
"Kenapa diam-diam sih? Kenapa kebutuhan DPR sekarang diputuskan oleh DPR sebelumnya di penghujung periode? Kan banyak anggota DPR baru yang sudah mempunyai rumah pribadi di Jakarta. Lah dari dulu kan rumah dinas dianggurin oleh mereka yang sudah memilikki rumah pribadi," ujarnya.
"Bagaimana anggaran perumahan ini nanti dihitung untuk mereka yang pasti tak akan menggunakannya untuk mengontrak rumah karena sudah punya rumah pribadi?," tanyanya.
Lalu, timpalnya, ada juga anggota DPR yang statusnya suami-istri, ibu-anak apakah mendapatkan jatah sewa rumah masing-masing. Begitu juga yang ibu-anak, apakah mereka mesti dapat sendiri-sendiri.
"Kan ngga bisa diterima dong kalau anggaran untuk sewa rumah tidak dipakai untuk sewa rumah tetapi untuk urusan pribadi lainnya?," ujarnya.
Lucius menilai, hal tersebut harus dibicarakan baik-baik. Sekjen atau BURT itu jangan mengulangi lagi kebiasaan lama menginisiasi rencana seperti gorden yang akhirnya ditolak oleh publik.
"Kalau anggaran untuk rumah dinas diukur pakai harga sewa seputar Senayan, ya akan sangat mahal tentunya. Ini sih untung banyak anggota DPR, bisa dapat uang banyak karena milih sewa di tempat yang agak murah atau malah ngga dipakai buat rumah karena sudah punya rumah sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rumah dinas anggota dewan tidak akan dipakai lagi karena sudah tua. Anggaran pemeliharaan dinilai terlalu malah. Sementara bila dalam bentuk tunjangan lebih fleksibel.
“Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak balance dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel,” kata Indra.
Sementara, DPR belum memutuskan bagaimana nasib rumah dinas yang lama. DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.
Adapun besaran tunjangan perumahan kepada anggota DPR masih dihitung. Tunjangan itu akan mengikuti harga sewa perumahan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
“Besarannya masih dikonsultasikan, mengingat sewa rumah seputar Senayan sangat fluktuatif,” kata Indra.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
