Sebut Aksi Ormas di Mie Gacoan Surabaya Premanisme, DPR: Polisi Harus Tindak Tegas

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas aksi intimidasi sekelompok ormas terhadap kebijakan parkir digital di Restoran Mie Gacoan, Surabaya. Abdullah menilai aksi protes tersebut merupakan bentuk premanisme yang dapat merusak iklim investasi dan mengganggu keamanan para pelaku usaha.

“Apa yang dilakukan kelompok yang mengaku Ormas itu merupakan bentuk premanisme. Mereka tidak berhak melarang restoran menerapkan parkir digital,” ujar Abdullah, Rabu (31/12/2025).

Baca Juga : Ketua DPR Minta Ormas yang Lakukan Aksi Premanisme Dibubarkan 

Ia menegaskan bahwa pengusaha restoran memiliki hak penuh untuk mengatur sistem parkir di area usahanya secara mandiri, selama tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

“Pengusaha memiliki hak untuk mengelola usahanya, termasuk soal parkir. Tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Abdullah juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme yang berlindung di balik nama Ormas. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap tindakan semacam ini dapat berdampak serius terhadap iklim usaha dan investasi.

“Jika dibiarkan, tindakan Ormas seperti ini akan mengganggu iklim usaha. Mereka merasa berkuasa, bahkan seolah lebih berkuasa dari negara. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Menurut Abdullah, negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara intimidatif demi kepentingan ekonomi tertentu.

“Ormas yang bertindak di luar hukum dan mengganggu pengusaha harus ditertibkan. Negara harus hadir dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

Baca Juga : Pemberantasan Premanisme jadi Prioritas, Kemenko Polkam Dorong Penegakan Hukum dan Pembinaan 

Seperti diberitakan, penerapan sistem parkir digital secara serentak di 11 titik gerai Mie Gacoan di Surabaya, pada Kamis (26/12/2025), mendapatkan penolakan dari ormas yang selama ini terlibat dalam pengelolaan parkir konvensional.

. (Cw1/Nusantaraterkini.co)