Rugikan Negara Rp29,5 Miliar, Tiga Terdakwa Kasus Smartboard Langkat Dituntut Belasan Tahun Penjara

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Perkara kasus dugaan korupsi pengadaan Smartboard (papan tulis interaktif) di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap tuntutan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut proyek tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp29,5 miliar.

Dalam perkara ini, tiga terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra, dituntut dengan hukuman berbeda.

Tuntutan dibacakan JPU David Simamora dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (4/9/2026) sore. 

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Saiful Abdi dituntut 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar subsider 7 tahun penjara.

Sementara Supriadi dituntut 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp500 juta subsider 7 tahun penjara.

Adapun Budi Pranoto Seputra dituntut paling berat, yakni 13 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp26 miliar subsider 7 tahun penjara.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Smartboard yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp49,9 miliar.

Jaksa menyebut Saiful Abdi bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Supriadi sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, sedangkan Budi Pranoto Seputra merupakan pihak penyedia melalui PT Bismacindo Perkasa.

Menurut JPU, rangkaian perbuatan para terdakwa dalam pengadaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

JPU mengungkap proses pengadaan tersebut diduga telah diatur sejak awal, mulai dari pemilihan rekanan hingga penunjukan PT Bismacindo Perkasa sebagai penyedia Smartboard.

Selain itu, jaksa menemukan adanya dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan tersebut.

Budi Pranoto disebut membeli Smartboard dari PT Galva dengan harga sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta per unit.

Namun, perangkat tersebut kemudian dijual kepada Dinas Pendidikan Langkat dengan harga mencapai Rp158 juta per unit.

Sebanyak 312 unit Smartboard kemudian disalurkan ke sejumlah sekolah. JPU menyebut nilai barang tersebut sekitar Rp11 miliar termasuk pajak. Namun, anggaran yang digunakan dalam pengadaan oleh Dinas Pendidikan Langkat mencapai Rp49,9 miliar.

Jaksa juga menilai Saiful Abdi dan Supriadi tidak melakukan pengecekan harga pasar terlebih dahulu sebelum pengumuman pengadaan melalui e-katalog.

Dalam tuntutannya, JPU menyebut adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Saiful Abdi disebut menerima Rp2,5 miliar, Supriadi Rp500 juta, sedangkan Budi Pranoto Seputra memperoleh Rp26 miliar.

JPU David Simamora juga menyebut nama Bahrun Walidin alias Baron, yang disebut sebagai orang suruhan Budi Pranoto.

Namun, jaksa tidak merinci nominal uang yang diterima Baron. JPU hanya menyebut Baron mendapatkan 44 persen dari penjualan 312 unit Smartboard tersebut.

Dalam tuntutannya, jaksa juga menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Saiful Abdi.

Hal yang memberatkan, di antaranya perbuatannya dinilai menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara, serta memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan.

Jaksa turut mempertimbangkan bahwa Saiful Abdi pernah dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi PPPK Langkat 2023.

Sedangkan hal yang meringankan, Saiful dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan.

JPU menyatakan Saiful Abdi terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan hingga 11 September 2026 dengan agenda mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari ketiga terdakwa.

(Cw2/Nusantaraterkini.co)