Habib Syarief Dorong Sosialisme Islam Jadi Alternatif Pembangunan Nasional, Soroti Ketimpangan Sosial

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai Sosialisme Islam dapat menjadi alternatif paradigma pembangunan nasional untuk mengatasi ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, serta kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat kecil.

Menurut Habib Syarief, pembangunan Indonesia tidak seharusnya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama petani kehilangan tanah, masyarakat kecil kehilangan ruang hidup, dan pekerja harus bekerja belasan jam sehari tanpa jaminan kesejahteraan,” kata Habib Syarief, Selasa (10/11/2026).

Ia juga menyoroti komersialisasi sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai berpotensi membatasi akses masyarakat miskin. 

Menurutnya, persoalan mahalnya biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi, menjadi pengingat bahwa pendidikan harus diposisikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Selain itu, Habib Syarief menyoroti kondisi pekerja di sektor ekonomi digital, seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Ia menilai, penggunaan istilah kemitraan dalam hubungan kerja belum sepenuhnya menjamin perlindungan dan kesejahteraan para pekerja.

“Negara tidak boleh membiarkan hubungan kerja yang tidak seimbang. Kemitraan harus dibangun atas dasar keadilan, bukan menjadi instrumen untuk melepaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat melihat Sosialisme Islam sebagai gagasan pembangunan yang menempatkan keadilan sosial, martabat manusia, dan keberpihakan kepada kelompok lemah sebagai landasan utama.

Habib Syarief menjelaskan, gagasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam perlindungan jiwa, akal, dan martabat kemanusiaan.

Dalam perspektif itu, pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang harus dijamin aksesnya. Begitu pula pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya keuntungan korporasi maupun kelompok pemodal besar.

“Yang kita perjuangkan adalah negara yang hadir melindungi rakyat, mencegah monopoli, memperkuat perlindungan pekerja, menjamin pendidikan dan kesehatan, serta memastikan kekayaan nasional terdistribusi secara adil,” ungkapnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)