Dirjen PAS Ungkap 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Tak Tercatat sebagai Aset Negara
Dirjen PAS Mashudi mengungkap 13 dari 16 rumah dinas di Lapas Cibinong belum tercatat sebagai aset negara dan masih dalam pemeriksaan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengungkap keberadaan 13 rumah dinas di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, yang belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Temuan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026). Persoalan ini muncul di tengah sorotan terhadap fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Mashudi menjelaskan, terdapat total 16 rumah dinas pegawai di lingkungan Lapas Cibinong. Dari jumlah tersebut, baru tiga bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN.
Sementara itu, 13 bangunan lainnya belum masuk dalam pencatatan aset negara. Ditjen PAS kini masih melakukan pendalaman untuk memastikan aspek administrasi, status aset, serta pemanfaatan bangunan tersebut.
"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," ujar Mashudi dalam rapat tersebut.
Menurut Mashudi, Ditjen PAS belum menentukan langkah akhir terhadap keberadaan 13 bangunan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menetapkan tindak lanjut.
"Pilihan tindak lanjut akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap temuan fasilitas di Lapas Cibinong masih berjalan. Karena itu, informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara.
"Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," ujar Mashudi.
Dalam bahan paparan yang disampaikan Mashudi di hadapan Komisi XIII, terdapat sejumlah opsi tindak lanjut terhadap 13 rumah dinas tersebut.
Salah satunya adalah melakukan pencatatan bangunan ke dalam SIMAK BMN dan memanfaatkannya untuk program CDK. Opsi lainnya berupa pemusnahan bangunan karena lokasinya berada di bantaran Sungai Ciliwung serta belum tercatat dalam SIMAK BMN.
Pembahasan mengenai aset dan rumah dinas tersebut menjadi bagian dari evaluasi Komisi XIII DPR terhadap persoalan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
-
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Pengedar Sabu, Polres Lahat Tangkap Sopir dan Dua Petani
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
