Puluhan Sekolah Terdampak Banjir di Sumatera Utara, Pemerintah Pastikan Semester Genap Tetap Dimulai

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sedikitnya 50 sekolah tingkat SMA dan SMK di Sumatra Utara terdampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan kegiatan belajar mengajar pada semester genap tetap berjalan.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan skema agar proses pembelajaran tidak terhenti, meskipun sebagian fasilitas pendidikan mengalami kerusakan akibat bencana.

“Semester genap dimulai dan Pemprov Sumut sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar,” kata Bobby dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1/2026).

Namun, Bobby mengakui tidak semua sekolah dapat langsung beroperasi normal. Dua sekolah dilaporkan mengalami kerusakan berat dan belum dapat menjalankan aktivitas belajar secara maksimal. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mempercepat proses perbaikan.

“Penanganan terus berjalan agar sekolah-sekolah tersebut segera bisa kembali digunakan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari mitigasi dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga terdampak, Pemprov Sumatra Utara juga mengumumkan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SMA dan SMK negeri yang terdampak banjir pada awal 2026.

Kebijakan ini berlaku di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah-wilayah tersebut tidak hanya merusak sekolah, tetapi juga permukiman warga serta infrastruktur publik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya layanan dasar, terutama pendidikan, di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.

Sebelumnya, pemerintah provinsi telah mengakhiri status tanggap darurat banjir dan longsor di Sumatra Utara.

Pemerintah kini memasuki fase transisi menuju pemulihan, dengan fokus pada perbaikan rumah warga, pemulihan ekonomi, serta rehabilitasi lahan pertanian yang rusak.

Target pemulihan ditetapkan hingga akhir Maret 2026.

“Kita sudah masuk masa transisi. Di awal fokus kita keselamatan jiwa. Sekarang rumahnya, kebutuhan ekonomi, dan area pertanian mulai kita intervensi,” katanya pada Minggu (4/1/2025).

Meski status tanggap darurat berakhir, pemerintah menegaskan operasi pencarian korban hilang tidak dihentikan. Upaya pencarian tetap dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan.

“Masa transisi artinya sebagian masih dalam tanggap darurat, sebagian sudah masuk pemulihan. Bukan berarti pencarian korban dihentikan,” ujarnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai wilayah dengan korban jiwa terbanyak, dengan 127 orang meninggal dunia dan 37 orang masih dinyatakan hilang.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah korban meninggal mencapai 89 orang, sementara 20 orang lainnya belum ditemukan.

Secara keseluruhan, hingga Kamis, 2 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, jumlah korban meninggal akibat rangkaian banjir dan longsor di Sumatra Utara mencapai 366 orang, dengan 59 korban masih dinyatakan hilang.

(Cw7/Nusantararerkini.co).