Program SPHP Diminta Diperbahrui Jadi Berkeadilan bagi Peternak Kecil

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Data penerima manfaat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan, harus diperbaharui sehingga tata kelola program jadi lebih berkeadilan bagi peternak kecil. 

“Untuk bisa lebih berkadilan, diawali dengan pendataan yang hasilnya benar-benar akurat menyasar kelompok sasaran. Agar prosesnya mudah, cepat, transparan dan tidak berbiaya mahal, pendataan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ungkap Ketua Panja Penyerapan Gabah & Jagung Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, Jumat (28/11/2025).

Dengan memanfaatkan teknologi informasi semisal google form yang terbilang sederhana, terang Alex, pendataan bisa dilakukan secara partisipatif dengan jangkauan sangat luas hingga ke pelosok negeri. 

Penyebaran form-nya juga sangat mudah dan sudah familiar oleh masyarakat yakni melalui pesan whatsapp.

“Data yang dihimpun melalui google form itu, nantinya diverifikasi petugas pendata. Jika memenuhi syarat, tentunya peternak kita itu akan tercatat sebagai penerima manfaat program SPHP Jagung Pakan,” ungkap Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat. 

Karena tahun anggaran 2026 tidak berapa lama akan dimulai, Alex meminta Kementrian Pertanian segera merancang sistemnya untuk kemudian mengumumkannya pada publik. 

“Dengan data yang akurat, tentunya manfaat program akan jadi lebih tepat sasaran sehingga memberikan dampak sesuai target yang ingin dicapai,” tukas Alex. 

sphp-jagung" class="article-tag-link" rel="tag">SPHP Jagung adalah singkatan dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung, yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga jagung, terutama bagi peternak. 

Program ini menyalurkan stok jagung dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola oleh Perum Bulog dengan harga jual maksimal Rp5.500 per kg di tingkat peternak. Progam SPHP untuk jagung ini dialokasikan untuk 52.400 ton dengan plafon anggaran sekitar Rp78,6 miliar. 

Adapun SPHP jagung pakan ini dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak yang berada melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 6 Tahun 2024. 

(cw1/nusantaraterkini.co).