MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Orang, Tifatul: Jangan Sampai Ada Gugatan Lagi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR Tifatul Sembiring, menegaskan pentingnya proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Seluruh persyaratan calon harus diverifikasi secara menyeluruh guna menghindari persoalan hukum maupun polemik setelah proses pemilihan berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Tifatul menyusul hasil rapat gabungan MPR yang menyepakati sejumlah tahapan persiapan pemilihan Wapres pengganti, termasuk pengiriman surat kepada Presiden serta pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc.

MPR menargetkan pemilihan Wapres pengganti dilaksanakan melalui sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB. Agenda tersebut nantinya dilanjutkan dengan proses pelantikan dan pengesahan calon yang terpilih.

“Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujar Tifatul, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang akan memiliki tugas penting dalam memeriksa keabsahan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan pencalonan terpenuhi. Pemeriksaan mencakup kelengkapan ijazah, dokumen administrasi, hingga persyaratan kesehatan calon.

Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang berpotensi menggugat legitimasi Wapres terpilih.

“Kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi satu hal, ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.

Tifatul menambahkan, Fraksi PKS mendapatkan alokasi masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc yang sama-sama beranggotakan 36 orang. Penentuan nama-nama perwakilan PKS untuk mengisi kedua tim tersebut akan dibahas lebih lanjut secara internal fraksi.

Sementara itu, tim ad hoc akan bertugas mengkaji berbagai ketentuan dan menyiapkan ketetapan yang berkaitan dengan proses pemilihan Wapres pengganti.

Lebih lanjut, Tifatul menegaskan bahwa pengajuan dua nama calon Wapres merupakan kewenangan Presiden. Adapun MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan tertib dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, serta ketelitian administrasi.

“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co)