1.100 Pekerja Terdampak Penutupan Pabrik PWI 6, Eva Monalisa Desak Pemerintah Segera Bertindak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa memberi perhatian terhadap penutupan pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, yang berdampak pada sekitar 1.100 pekerja. 

Eva meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas penutupan pabrik tersebut.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai keputusan bisnis sebuah perusahaan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi iklim investasi, keberlanjutan industri manufaktur, serta perlindungan tenaga kerja di daerah.

“Kami prihatin atas penutupan pabrik yang berdampak pada sekitar 1.100 pekerja. Pemerintah harus hadir memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pekerjaan baru. Pada saat yang sama, kita perlu mengevaluasi mengapa industri yang sudah berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja akhirnya memindahkan kegiatan produksinya ke daerah lain,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Diketahui, Pabrik PWI 6 telah menghentikan operasionalnya secara permanen sejak 24 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, salah satu alasan yang disampaikan perusahaan adalah berakhirnya masa sewa gedung yang tidak diperpanjang. Selanjutnya, kegiatan produksi perusahaan direncanakan berpindah ke wilayah lain.

Eva menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup pemenuhan hak-hak pekerja, seperti uang pesangon, upah yang masih menjadi kewajiban perusahaan, hingga kepastian hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan tenaga kerja dan kepastian berusaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan atau memindahkan kegiatan produksinya,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi sektor perindustrian, Eva juga menyoroti pentingnya menjaga daya saing industri manufaktur nasional. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha, mulai dari biaya operasional, kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur, hingga kondisi iklim investasi di daerah.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan gangguan eksternal atau praktik tertentu yang merugikan kegiatan industri, pemerintah perlu melakukan penelusuran secara objektif dan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai ada praktik-praktik yang mengganggu kegiatan usaha dan membuat investor tidak merasa aman. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Kita membutuhkan investasi yang tidak hanya datang, tetapi juga bertahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eva meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi PHK, tetapi juga menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi para pekerja terdampak.

Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi penempatan kerja di perusahaan lain, menyediakan pelatihan vokasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memberikan dukungan bagi pekerja yang ingin merintis usaha mandiri.

“Jangan berhenti pada penyelesaian administrasi PHK. Yang lebih penting adalah bagaimana 1.100 pekerja ini bisa kembali memperoleh penghasilan dan melanjutkan kehidupan keluarganya. Pemerintah harus memastikan ada langkah pemulihan yang nyata,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)