Prof Suparji: Pengunduran Diri Gibran Tak Boleh Jadi Jalan Pemutihan Hukum

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Achmad, mengingatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar tidak menjadikan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional.

Menurut Suparji, pengunduran diri seorang pejabat negara memang dapat menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan, termasuk kebutuhan untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, proses tersebut harus tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Apabila Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri, penyelesaian akibat ketatanegaraannya harus dilakukan berdasarkan UUD 1945," ujar Prof. Suparji, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, konstitusi telah mengatur secara tegas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden maupun pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Proses tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.

Sementara itu, pemberhentian presiden atau wakil presiden karena dugaan pelanggaran konstitusi memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Mekanisme tersebut melibatkan proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.

"Berbeda dengan itu, pemberhentian karena pelanggaran konstitusi harus melalui mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B, yaitu proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR," jelasnya.

Suparji menegaskan, surat pengunduran diri tidak dapat menggantikan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa serta memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran konstitusi.

Karena itu, ia meminta MPR untuk tidak mencampuradukkan persoalan pengisian kekosongan jabatan dengan proses pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi sebelumnya.

"MPR harus menjaga agar pengunduran diri tidak dipresentasikan sebagai penyelesaian menyeluruh atas persoalan konstitusional yang telah berkembang. MPR berkewajiban menjaga martabat konstitusi, bukan sekadar menyelesaikan pergantian pejabat," tegasnya.

Lebih lanjut, Suparji mengingatkan bahwa Pasal 9 UUD 1945 memuat kewajiban bagi wakil presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatan.

Sumpah tersebut bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan komitmen hukum dan moral untuk memegang teguh konstitusi serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, setiap pejabat negara harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan integritas, termasuk dalam memenuhi seluruh persyaratan untuk menduduki jabatan publik.

"Setiap pejabat negara dituntut memegang prinsip kejujuran dan integritas, termasuk dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh jabatan," tuturnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat tindakan yang terbukti dilakukan secara sadar untuk mengabaikan persyaratan hukum, hal tersebut merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan sumpah jabatan dan amanat rakyat.

Meski demikian, Suparji menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Tuduhan pengkhianatan terhadap amanat rakyat maupun pelanggaran sumpah jabatan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum tanpa proses pembuktian.

Dalam negara hukum, lanjutnya, tidak boleh ada pejabat yang memperoleh perlakuan istimewa hanya karena memiliki kedudukan politik tertentu.

"Namun, tuduhan pengkhianatan terhadap amanat rakyat ataupun pelanggaran sumpah jabatan tetap harus dipisahkan dari kesimpulan hukum yang hanya dapat dihasilkan melalui pembuktian dan mekanisme yang sah," ujarnya.

Terkait status akhir jabatan, Suparji menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara formal mengelompokkan pemberhentian wakil presiden ke dalam kategori pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pemberhentian yang terhormat. Begitu pula pembatalan dokumen administrasi tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus diberhentikan secara tidak hormat.

Menurutnya, penilaian terhadap kehormatan seorang pejabat negara harus didasarkan pada fakta materiil, tanggung jawab pribadi, serta kejelasan proses hukum dan konstitusional.

"Penilaian kehormatan harus bertolak dari kebenaran materiil, tanggung jawab pribadi, dan kejelasan proses konstitusional," jelasnya.

Ia juga menilai masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan aspek kehormatan dalam sebuah pengunduran diri apabila terdapat putusan pengadilan yang mengungkap persoalan serius terkait persyaratan menduduki jabatan publik.

Meski demikian, unsur perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 tetap harus dibuktikan melalui mekanisme dan kewenangan pemeriksaan yang sesuai. Hal tersebut perlu dibedakan dari sengketa hasil pemilu maupun perkara tata usaha negara.

Pada akhirnya, Suparji menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata-mata bagaimana seorang pejabat negara mengakhiri masa jabatannya, melainkan bagaimana negara memastikan seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi.

Ia meminta seluruh konsekuensi hukum dan ketatanegaraan diselesaikan secara transparan, objektif, dan tanpa perlakuan diskriminatif.

"Surat pengunduran diri dapat menjelaskan cara kekuasaan berakhir, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menjawab apakah kekuasaan tersebut telah dijalankan sesuai hukum dan amanat rakyat. Kehormatan jabatan tidak ditentukan oleh selembar surat pengunduran diri, melainkan oleh integritas, kebenaran, dan pertanggungjawaban konstitusional yang nyata," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)