Presiden Dipilih MPR Tak Serta Merta Jawab Perbaikan Sistem Pemilu di Indonesia

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wacana pemilihan presiden lewat MPR  tidak serta merta akan menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

"Kalau masalah amendemen kawan-kawan di MPR melihat ada masalah dengan politik kita yang mengemuka politik uang, tapi kami di PKS melihat ada empat masalah kita," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (8/6/2024).

Ia menjelaskan persoalan pertama berkaitan dengan tingginya biaya politik di Indonesia. Dia mengatakan masalah itu akan menimbulkan persoalan lainnya berupa oligarchy politics.

Para oligarki ini, menurutnya, kelak akan menjadi bandar yang bisa mengatur kepentingan partai politik.

"Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya, sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan," jelasnya.

Menurut Mardani, melawan persoalan dalam politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang instan. Dia juga menilai wacana mengubah pemilihan presiden lewat MPR tidak akan bisa menghilangkan praktik politik uang.

"Pandangan saya melawannya tidak bisa dengan pendekatan yang parsial harus integral. Tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik, proporsional tertutup salah satunya sehingga orang lebih memilih partai daripada figure sehingga yang dibangun itu institusi bukan pribadi," katanya.

Lebih lanjut Mardani memberikan analogi perbaikan rumah terkait pembenahan sistem politik di Indonesia.

"Jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya tapi gentengnya tidak kita perbaiki jadi harus betul-betul dengan saksama kita perhatikan," tegasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)