Pilkada Tetap Dipilih Rakyat, Komisi II DPR Dorong Reformasi UU Pemilu dan UU Pilkada

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Eka Widodo, menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima.

Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib menjadi rujukan seluruh penyelenggara negara.

"Kami menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final dan mengikat. Dalam negara hukum, putusan MK wajib menjadi rujukan seluruh penyelenggara negara. Namun, menghormati putusan bukan berarti menghentikan ikhtiar untuk terus menyempurnakan kualitas demokrasi," kata Edo, Rabu (1/7/2026).

Menurut Edo, wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD selama ini tidak dapat dipandang sebagai gagasan yang anti-demokrasi. Ia menilai gagasan tersebut lahir dari kajian konstitusional, akademik, serta pengalaman empiris atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Ia menyebut sejumlah persoalan tersebut antara lain tingginya biaya politik, maraknya praktik politik uang, polarisasi masyarakat, hingga banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Wacana tersebut muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, hingga banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Karena itu, perdebatan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari desain demokrasi terbaik bagi Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Edo menilai putusan MK telah memberikan kepastian hukum sehingga perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri. Menurutnya, perhatian seluruh pihak kini harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada langsung agar mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia juga mendorong agar putusan MK menjadi momentum mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif. Revisi tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk menurunkan biaya politik, memperkuat kaderisasi partai politik, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, memberantas politik uang, serta menyempurnakan sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berbasis merit dan integritas.

Selain itu, Edo meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pembiayaan pilkada. Menurutnya, demokrasi harus tetap berkualitas sekaligus efisien agar biaya penyelenggaraan maupun biaya politik tidak menjadi beban yang memicu praktik korupsi politik.

"Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah. Yang paling utama bukan lagi memperdebatkan cara memilih kepala daerah, melainkan memastikan hadirnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Edo menegaskan Komisi II DPR berkomitmen menjadikan putusan MK sebagai momentum membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih matang, berintegritas, berbiaya rasional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melahirkan pemimpin daerah terbaik menuju Indonesia Emas 2045.

(LS/Nusantaraterkini.co)