Pidato Prabowo Banyak Dipenuhi Overklaim Keberhasilan Tanpa Melihat Realitas di Lapangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik klaim Presdien Prabowo yang telah memajukan Indonesia, khususnya sektor pendidikan. 

Pada sisi lain, JPPI juga sangat menyayangkan, pidato Presiden Prabowo banyak dipenuhi overklaim keberhasilan tanpa melihat data dan realitas sesungguhnya di lapangan secara utuh. 

"Tentu, masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan yang harus terus dikritik dan butuh dikoreksi," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga : Prabowo Beberkan Alasan Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN: Itu Akal-Akalan!

Pernyataan Prabowo soal rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak takut lagi anaknya tidak bisa sekolah, menurut Ubaid ini hanyalah halusinasi.

Data Pusdatin Kemendikdasmen per Agustus 2025, menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) kian meningkat, kini jumlahnya mencapai 3,9 juta anak. Jika dibanding data ATS per Desember 2024, yang berjumlah 3,5 juta anak, maka jumlah ATS mengalami peningkatan 400.000 anak. 

"Jadi, kehadiran sekolah rakyat belum mampu membendung terus bertambahnya jumlah anak tidak sekolah, yang mayoritas karena persoalan ekonomi alias tidak punya biaya," paparnya.

Terkait mahalnya beban biaya sekolah yang banyak dikeluhkan rakyat, Ubaid menjelaskan, mestinya sudah jelas jalan keluarnya, melalui pelaksanaan perintah Mahakamah Konstitusi (MK) soal sekolah tanpa dipungut biaya bagi semua anak, di negeri dan swasta.

"Kenapa ini tidak disinggung sama sekali oleh Presiden di pidatonya. Apalagi, Ini adalah perintah konstitusi, mengapa Presiden mengabaikannya?," tanyanya.

Baca Juga : Ingin APBN Tak Defisit Lagi, Prabowo: Pembiayaan Kreatif dan Inovatif Dikembangkan

Jadi menurutnya, apresiasi Presiden terhadap kinerja MK yang disebut dalam pidato, itu hanyalah omon-omon belaka, jika tidak dibarengi dengan political will dari Presiden untuk melaksanakannya. 

"Akibat beban biaya sekolah yang masih mahal ini, banyak anak yang putus sekolah dan yang memaksa melanjutkan sekolah, mereka tak dapat ijazah karena ditahan oleh sekolah karena tak mampu melunasi tagihan biaya yang sangat memberatkan," ujar Ubaid.  

Disisi lain, klaim 100 sekolah rakyat dapat membuka jalan anak keluarga miskin supaya bisa bersekolah tanpa hambatan, terlalu berlebihan. Data JPPI, sambung Ubaid menunjukkan bahwa, ATS karena faktor ekonomi (kemiskinan dan pekerja anak) berjumlah 2,9 juta anak.

Ubaid menerangkan, bila 100 sekolah rakyat hanya mampu menampung 10 ribu murid, maka sekolah rakyat hanya mampu menampung sekitar 0,33% dari total kebutuhan anak yang putus sekolah akibat masalah ekonomi.

Baca Juga : Prabowo: Selama Saya Presiden, yang Besar dan Kaya Tak Bisa Bertindak Seenaknya!

"Jadi klaim keberhasilan sekolah rakyat terlalu berlebihan, dan masih sangat jauh dari target yang semestinya mendapatkan layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan untuk semua," tuturnya.  

Selain itu, over simplifikasi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pidatonya, Presiden sangat membanggakan program MBG, nyatanya program ini sangat jauh dari target sasaran yang sesungguhnya dan juga masih banyak diliputi masalah, baik soal tatakelola maupun standar kesehatan.

 "Jadi, sangat tidak masuk akal, jika program baru berjalan 8 bulan, lalu bimsalabim ada klaim, bahwa prestasi anak-anak di sekolah meningkat gara-gara MBG. Ini rujukan datanya dari mana? Ini berdasarkan perasaan, kajian, atau mimpi di siang bolong?" tanya Ubaid.  

Lalu optimalisasi 20% dari APBN untuk pendidikan tidak terbukti. Pernyataan presiden soal ini patut dipertanyakan.

Pada APBN 2025, 20% anggaran pendidikan malah masih tetap bocor untuk pembiayaan sekolah-sekolah kedinasan dan juga dukungan program baru bernama MBG. Dua item ini jelas menyalahi pembiayaan yang seharusnya diutamakan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas, tapi nyatanya Presiden tutup mata. 

Apakah ini disebut optimalisasi atau lebih tepat disebut sebagai politisasi anggaran pendidikan? Belum lagi, JPPI, kata ubaid, juga mempertanyakan, soal tumpukan persoalan guru yang hanya disimplifikasi dengan istilah 'kado untuk guru.

"Mereka tidak butuh kado kesejahteraan, itu adalah hak guru yang harus Presiden tunaikan untuk semua guru, bukan hanya yang memenuhi syarat ini dan itu," sindirnya.

Satu lagi 'soal sekolah garuda' yang disebut dalam pidato, untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan. Ini sangat jelas sekali layanan pendidikan yang tidak setara, tapi penuh dengan nuansa segregasi dan diskriminasi.

Baca Juga : MPR: Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Jadikan Indonesia Negara Besar dan Kuat

"Kehadiran sekolah garuda ini, mengingatkan kita pada keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (8 Januari 2013) karena dianggap inkonstitusional. Jadi, sesuatu yang telah dikubur karena inkonstitusional, mengapa kini dibangkitkan kembali?," kata Ubaid heran

Karena itu, JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan meninjau kembali klaim-klaim yang tidak berdasar dan segera mengembalikan kebijakan pendidikan sesuai dengan konstitusi UUD 1945 pasal 31, serta mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.

"Pendidikan adalah hak seluruh rakyat, bukan komoditas politik untuk diklaim keberhasilannya tanpa bukti," pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)