Ingin APBN Tak Defisit Lagi, Prabowo: Pembiayaan Kreatif dan Inovatif Dikembangkan

Nusantaraterkini.co, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyerukan komitmennya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuju kondisi tanpa defisit. 

Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan target pendapatan negara mencapai Rp 3.147,7 triliun. Defisit anggaran dirancang sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), ditopang pembiayaan yang pruden, inovatif, dan berkelanjutan.

Baca Juga : Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid: Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional Harus Betul-betul Diterapkan

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Prabowo, Jumat (15/8/2025).

Ia menekankan pentingnya keberanian dan tekad untuk menghilangkan kebocoran anggaran, seraya meminta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia.

“Kita harus berani, kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Presiden menegaskan, pembiayaan kreatif dan inovatif akan dikembangkan lebih masif oleh pemerintah agar pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN. APBN, lanjutnya, harus dirancang fleksibel untuk adaptif meredam guncangan global, serta dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Baca Juga : Prabowo: Selama Saya Presiden, yang Besar dan Kaya Tak Bisa Bertindak Seenaknya!

Adapun penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

“Pengelolaan sumber daya alam akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

 (cw1/nusantaraterkini.co)