Pengamat: Kebijakan Tahan Harga BBM Berisiko Tekan Keuangan Pertamina

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Langkah pemerintah menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, dinilai perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak berdampak pada kesehatan finansial PT Pertamina (Persero). Sejumlah pengamat ekonomi dan kebijakan publik menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas harga energi dan keberlanjutan fiskal BUMN energi tersebut.

Pengamat ekonomi energi, Arif Nugroho, menilai kebijakan menahan harga BBM memang dapat menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi jangka pendek. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban kompensasi yang besar jika tidak disertai mekanisme penggantian yang jelas dari pemerintah kepada Pertamina.

“Menahan harga BBM itu secara politis dan sosial sangat populer, tetapi secara ekonomi ada konsekuensi. Jika selisih harga pasar dan harga jual terlalu lebar, maka beban itu akan ditanggung oleh Pertamina. Dalam jangka panjang, ini bisa menggerus kesehatan keuangan perusahaan,” ujar Arif, Sabtu (4/4/2026).

Arif mengatakan, solusi jangka panjang terletak pada reformasi kebijakan energi, termasuk penyesuaian harga yang lebih fleksibel, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta transparansi dalam mekanisme kompensasi. Tanpa itu, kebijakan populis berisiko menimbulkan tekanan struktural terhadap keuangan negara maupun BUMN. 

“Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Masyarakat terlindungi, inflasi terkendali, tetapi Pertamina juga tetap sehat dan mampu berinvestasi. Itu kunci keberlanjutan sektor energi kita,” tegas Arif.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik, Rina Prasetyo. Ia menilai DPR tepat mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan BUMN sebagai “shock absorber” tanpa skema yang transparan dan terukur. 

Menurutnya, kebijakan energi harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan korporasi sekaligus kepentingan publik.

“Jika Pertamina terus menanggung selisih harga tanpa kompensasi yang memadai, maka risiko yang muncul bukan hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada kemampuan investasi, termasuk dalam menjaga ketahanan energi nasional,” kata Rina.

Ia menambahkan, dalam konteks global yang masih dipengaruhi volatilitas harga minyak dunia, pemerintah perlu memperkuat skema subsidi dan kompensasi berbasis data yang akurat dan tepat sasaran. Dengan demikian, beban fiskal dapat terkendali tanpa membebani BUMN secara berlebihan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga BBM tidak dilakukan dengan mengorbankan kesehatan finansial Pertamina. Ia menilai, keberlangsungan perusahaan energi milik negara tersebut sangat strategis, tidak hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dalam menjamin distribusi dan ketersediaan energi nasional. 

(LS/Nusantaraterkini.co)