Pakar: Usulan Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti sebagai Wapres Tak Bisa Dipandang Remeh

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat) menilai usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan langkah biasa, tetapi mengandung makna mendalam dan patut dicermati serius.

Menurut Hensat, usulan tersebut tidak bisa dipandang remeh, mengingat kedekatan purnawirawan TNI dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Purnawirawan TNI ini kan temannya Pak Prabowo, mereka mengusulkan ganti Mas Gibran sebagai Wapres ini kejadian luar biasa, tidak biasa, pasti ada apa-apanya,” kata Hensat, Senin (28//4/2025).

Baca Juga : Soal Usulan Copot Gibran, Pengamat: Drama Lebih Bermuatan Politis Ketimbang Yuridis

Hensat juga berpandangan, usulan ini menandakan adanya dinamika politik yang lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI melayangkan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan tersebut ditandatangani oleh tokoh-tokoh militer senior, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap menyalahi prosedur hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Baca Juga : Belasan Semburan Lumpur Panas di Madina, Walhi Sumut Tuding PT SMGP Ancaman Nyata bagi Warga dan Lingkungan

Hensat pun menegaskan, usulan tersebut tidak bisa dianggap sebagai opini sembarangan.

“Selain baru pertama kali terjadi di Indonesia, para purnawirawan ini pasti tidak asal bunyi,” tambah Hensat yang juga Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu.

Usulan ini membuka babak baru dalam dinamika peta politik nasional menjelang pelantikan pemerintahan baru, dengan banyak pihak kini menunggu bagaimana respons Prabowo dan partai koalisi terhadap tekanan tersebut. 

(cw1/nusantaraterkini.co)