Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Mulai Februari, Jokowi Salurkan BLT Rp 200 Ribu untuk 18,8 Juta Keluarga

Editor:  Annisa
Reporter: Shakira
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Presiden Joko Widodo bertemu dengan warga saat penyerahan bantuan BLT di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah mencapai 48,3 persen atau sekitar 7 juta penerima dari target sebesar 14,6 juta pekerja sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM telah tersalurkan sebesar 95,9 persen atau 19,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Foto/ANTARA/Jojon

Nusantaraterkini.co - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam periode Januari-Februari-Maret 2024. 

Bantuan ini merupakan pengganti BLT El Nino tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT pangan ini akan dilakukan pencairan mulai Februari 2024. Program ini akan dievaluasi setiap 3 bulan.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan," kata Airlangga dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Terkait hal ini, Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal sumber dananya. Ia mengatakan anggaran program BLT mencapai Rp 11,25 triliun. 

Bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran bulan Januari dan Februari akan digabung.

"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM. Untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," ujar Sri Mulyani.

"Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointmentterhadap PT Pos" kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

(Ann/Nusantaraterkini.co)

Advertising

Iklan