Krisis Pangan Membayang Akibat Konflik Global, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Cukup Hanya Swasembada

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, memperingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian swasembada pangan di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Menurutnya, tanpa manajemen distribusi yang kuat, melimpahnya stok pangan nasional tidak akan mampu membendung hantaman inflasi global yang mulai mengancam stabilitas harga di tingkat masyarakat bawah.

​“Pemerintah harus segera bertindak. Konflik Timur Tengah sudah mulai memicu kenaikan harga pangan global. Kalau distribusi tidak dijaga, dampaknya langsung ke masyarakat bawah,” tegas Hindun, Rabu (1/4/2026).

​Hindun menilai, persoalan pangan dalam situasi krisis global saat ini bergeser dari masalah produksi ke kerawanan distribusi. Tingginya biaya logistik Indonesia yang mencapai 14 persen dari harga produk menjadi titik lemah yang bisa memicu lonjakan harga seketika jika terjadi gangguan energi atau jalur perdagangan internasional.

“Ini persoalan serius. Begitu distribusi terganggu, harga langsung melonjak. Pemerintah tidak boleh meremehkan dampak berantai ini,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai capaian swasembada beras 2025 seharusnya menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan global. Namun, tanpa pengelolaan distribusi yang efektif, keberhasilan produksi dalam negeri bisa kehilangan makna.

“Swasembada bukan jaminan jika distribusi tidak terkendali. Pemerintah harus memastikan hasil produksi benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau,” kritiknya.

Pemanfaatan Cadangan Beras

Hindun juga menyoroti besarnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini mencapai 4,3 juta ton sebagai peluang sekaligus ujian bagi pemerintah. Menurutnya, stok besar tersebut hanya akan efektif jika digunakan secara tepat sasaran dan cepat dalam merespons gejolak pasar.

“Stok melimpah itu tidak boleh hanya jadi angka. Harus digunakan untuk intervensi pasar secara agresif, terutama di daerah yang mulai terdampak,” katanya.

Ia menegaskan, kemandirian pangan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan strategis di tengah ketidakpastian global. Tanpa langkah konkret dan cepat, pemerintah dinilai berisiko membiarkan masyarakat menanggung dampak krisis yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini.

“Kalau pemerintah lambat, rakyat yang akan menanggung mahalnya harga pangan. Ini soal keberpihakan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)