Krisis Energi Mengintai, WFH Dinilai Bukan Jawaban Fundamental

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wacana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuai sorotan kritis. Di tengah kekhawatiran terganggunya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah, langkah ini dinilai belum menyentuh akar persoalan dan berpotensi menjadi kebijakan simbolik semata.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa skema WFH harus disusun secara matang, mulai dari jumlah hari, pilihan hari, hingga daerah yang akan menerapkannya.

“Semua itu harus dikalkulasi secara presisi agar tujuan efisiensi BBM tercapai tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Khozin menilai pemerintah tidak bisa menyamakan kondisi saat ini dengan masa pandemi. Menurutnya, penerapan WFH pada era Covid-19 terjadi dalam situasi pembatasan sosial yang ketat, sementara saat ini mobilitas masyarakat sudah kembali normal.

Artinya, tanpa desain kebijakan yang tepat, WFH berisiko tidak efektif dalam menekan konsumsi BBM. Bahkan, ia memperingatkan potensi efek sebaliknya jika kebijakan tersebut tidak dirancang dengan cermat.

Salah satu yang disorot adalah wacana penerapan WFH pada hari Jumat. Khozin menilai opsi tersebut justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan.

“WFH di hari Jumat bisa berubah menjadi long weekend. Ini justru bisa mendorong lonjakan perjalanan dan konsumsi BBM,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim bahwa kebijakan WFH dapat menghemat hingga seperlima konsumsi BBM harian.  

(LS/Nusantararterkini.co)