Kepala Bapanas Minta Agar Bansos Beras Jokowi Tidak Dipolitisasi

Nusantaraterkini.co - Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras 10 kg pada 8-14 Februari 2024, kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun penghentian penyaluran beras dilakukan sementara dan akan disalurkan kembali pada 15 Februari 2024 mendatang.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan penghentian bantuan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Nggak, gini ya. pokoknya beras ini jangan dipolitisasi. Ini saya jelaskan kemarin waktu kita masih memberikan bantuan pangan dibilangnya dipolitisasi, sekarang kita setop karena menghormati proses pemilu. Presiden sudah menyampaikan ini kita setop 8-14 Februari, artinya apa? Berarti saudara-saudara kita 22 juta ini untuk sementara saya mohon maaf untuk sementara setop dulu," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang, Senin, (12/2/2024).

Tahun 2024 ini tercatat 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), naik dibanding tahun 2023. Penyaluran program yang sama kepada 21,3 juta penerima tersebut bakal menerima bantuan setelah hari pencoblosan di 14 Februari 2024 i usai.

"Salah satu yang harus kita kerjakan mempersiapkan tanggal 15 Februari nanti kita buka lagi. kalau udah fair ya, jadi tolong ditulis tidak ada politisasi karena memang diperlukan oleh masyarakat banyak itu. Jakarta masih ada bantuan pangan nggak apa-apa kan bantuan untuk masyarakat negara kaitannya sangat politis. Jadi sekarang semua kita harapkan positif ke depan," tutur Arief.

Ketika penyaluran bantuan pangan tengah berhenti sementara, stok beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 1 juta ton.

"Beras ini ada pemerintah siapkan cadangan pangan pemerintah sekarang 1,3 juta ton, Ini juga hasil dari persiapan kita kemarin, orang Libur tahun baru, Orang libur Imlek, kita masih bongkar di Tanjung Priok, di Tanjung Perak," ujar Arief.

(Ann/Nusantaraterkini.co)

Sumber: CNBCIndonesia.com