Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang juga menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kebijakan ini dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan yang selama ini sudah berjuang untuk bertahan hidup.
Seorang mahasiswa semester tujuh jurusan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara (USU), Agustinus, yang juga penyandang disabilitas sekaligus pelaku UMKM keripik dan peternak lele, berbagi pandangannya mengenai dampak kebijakan tersebut.
"Secara pribadi, kebijakan ini sangat memberatkan. Pemerataan pendapatan belum benar-benar dirasakan, terutama bagi penyandang disabilitas. Jika PPN naik menjadi 12 persen, tentu akan semakin sulit bagi kami untuk memenuhi kebutuhan," ungkapnya dengan nada prihatin kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (24/12/2024).
Ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
"Kalau pemerintah sudah membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, mungkin dampaknya tidak akan terlalu berat. Tapi dengan kondisi sekarang, kebijakan ini jelas membuat kami semakin tertekan," tambahnya.
Sebagai pelaku UMKM, ia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya memengaruhi harga jual produk.
Hal ini dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan mempersulit pelaku usaha kecil untuk bertahan.
"Saat ini, kami sudah menghadapi tantangan besar. Jika kebijakan ini diberlakukan, beban ekonomi kami akan semakin berat," jelasnya.
Kebijakan kenaikan PPN dinilai harus diiringi dengan langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi kelompok rentan. Dukungan berupa pemberian akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas, subsidi untuk pelaku UMKM, dan pengawasan terhadap stabilitas harga di pasaran sangat diperlukan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
"Kami berharap ada solusi yang lebih adil dan inklusif, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan," tutupnya.
(cw9/nusantaraterkini.co)
