Habib Syarief Minta Wacana SPP SMA Negeri di Jabar Dikaji Matang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta rencana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK Negeri di Jawa Barat dikaji secara matang. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diputuskan secara terburu-buru karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau.

Habib menilai, jika penarikan SPP kembali diterapkan di sekolah negeri, langkah tersebut justru menjadi kemunduran dalam upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat," kata Habib Syarief, Jumat (17/7/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat itu mengaku memahami adanya kendala pendanaan operasional yang dihadapi sejumlah SMA/SMK Negeri di Jawa Barat. Meski demikian, ia menegaskan solusi atas persoalan tersebut tidak boleh dibebankan kepada orang tua siswa.

Menurut Habib, banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena biaya pendidikan yang lebih ringan, bahkan gratis. Karena itu, pemberlakuan kembali SPP dinilai berpotensi memberatkan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

"Banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan bahkan gratis. Kalau SPP kembali diberlakukan, tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan menengah," ujarnya.

Habib mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan pendidikan yang tersedia, mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dukungan APBD, hingga skema pembiayaan lain yang tidak membebani peserta didik.

Ia menilai persoalan keterbatasan anggaran pendidikan di daerah tidak semestinya diselesaikan dengan mengalihkan beban pembiayaan kepada masyarakat.

Selain itu, Habib meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun tangan melakukan supervisi terhadap persoalan pendanaan pendidikan di daerah, termasuk di Jawa Barat.

"Kemendikdasmen harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai setiap daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri yang akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Habib meminta Kemendikdasmen memetakan daerah-daerah lain yang mengalami persoalan serupa agar dapat disiapkan solusi nasional yang lebih komprehensif.

"Kalau memang ada daerah lain yang mengalami kekurangan anggaran operasional sekolah, pemerintah pusat harus segera melakukan supervisi dan memberikan dukungan. Jangan sampai muncul gelombang pemberlakuan kembali SPP di berbagai daerah," katanya.

Habib berharap pemerintah dapat mewujudkan pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia sehingga kondisi ekonomi orang tua tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

(LS/Nusantataterkini.co)