Gus Hilmy: Trump Tutupi Kegagalan AS dengan Ancaman Perang, PBB Sudah Tak Lebih dari Penonton

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota DPD Hilmy Muhammad melontarkan kritik keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi. 

Ia menilai sikap tersebut bukanlah diplomasi, melainkan bentuk politik luar negeri agresif untuk menutupi kebangkrutan internal Amerika Serikat sendiri.

Katib Syuriyah PBNU itu menyebut Trump telah memutarbalikkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat pemerasan geopolitik.

“Nilai dijadikan slogan. Kekerasan dijadikan metode. Ini bukan kepemimpinan global, ini intimidasi,” tegas Gus Hilmy, Jumat (30/1/2026)

Menurutnya, Amerika Serikat justru sedang berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik yang ekstrem, maraknya kekerasan senjata, krisis narkoba, serta jurang kesenjangan ekonomi yang melebar menunjukkan negeri itu tengah kehilangan pijakan moral dan sosial.

“Trump tidak memimpin dunia. Ia sedang melarikan diri dari kegagalan di rumahnya sendiri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu mencari musuh di luar. Cara ini tua, berbahaya, dan memalukan,” katanya.

Ia juga mengecam rencana serangan sepihak Amerika terhadap Iran yang dinilai semakin memperjelas runtuhnya tatanan hukum internasional.

“Ini sekaligus membuka wajah asli Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sudah lumpuh. Tidak berdaya. Tidak berani. Tidak relevan,” ujarnya.

Gus Hilmy menyebut, dalam berbagai krisis global—dari Gaza, Ukraina, hingga dugaan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro—PBB terus gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penjamin perdamaian dan keadilan.

“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi, itu berarti sistem alarm dunia sudah rusak total. PBB kini hanya simbol kosong. Dunia tidak lagi diatur oleh hukum, tapi oleh kekuatan,” tegas Senator asal DI Yogyakarta itu.

Ia mengingatkan bahwa situasi ini sangat berbahaya bagi negara-negara berkembang yang hanya dijadikan pion dalam perebutan pengaruh kekuatan besar.

Gus Hilmy menyebut, dalam berbagai krisis global dari Gaza, Ukraina, hingga dugaan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro PBB terus gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penjamin perdamaian dan keadilan.

“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi, itu berarti sistem alarm dunia sudah rusak total. PBB kini hanya simbol kosong. Dunia tidak lagi diatur oleh hukum, tapi oleh kekuatan,” tegas Senator asal DI Yogyakarta itu.

Ia mengingatkan bahwa situasi ini sangat berbahaya bagi negara-negara berkembang yang hanya dijadikan pion dalam perebutan pengaruh kekuatan besar.

Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy juga menguliti inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika Serikat. Ia menilai skema tersebut sejak awal cacat karena tidak netral dan tidak memberi ruang adil bagi Palestina.

“Indonesia dikenal konsisten membela Palestina. Tapi kalau ikut dalam geng yang tidak netral, posisi moral itu akan hancur. Perdamaian yang dirancang oleh pihak yang berpihak tidak akan pernah melahirkan keadilan,” katanya.

Ia secara terbuka mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam inisiatif yang dipimpin Amerika tanpa mandat jelas dari PBB.

“Kalau PBB disingkirkan, kita wajib curiga. Ini perdamaian atau proyek politik? Keadilan Palestina tidak akan lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara,” tegasnya.

Gus Hilmy menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada pemerintah Indonesia agar tidak terseret dalam permainan geopolitik negara besar.

“Presiden dan Menteri Luar Negeri harus jujur kepada rakyat. Apa sebenarnya tujuan Indonesia di Gaza? Jangan sampai kita jadi figuran dalam drama kekuasaan global dan kehilangan martabat diplomasi. Politik luar negeri bebas aktif tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya. 

(cw1/nusantaraterkini.co).