Gus Hilmy Dorong Ketahanan Air Jadi Prioritas Pembangunan DIY

Nusantaraterkini.co, YOGYAKARTA–Anggota DPD RI Dr H Hilmy Muhammad MA, mendorong ketahanan air menjadi prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengelolaan air dinilai perlu terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah untuk menjamin ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikan Gus Hilmy dalam rapat kerja bertema Ketahanan Air untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).

“Air bukan hanya persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Gus Hilmy menyoroti ancaman kekeringan yang masih berulang di DIY. Pada periode 4 Juli hingga 31 Agustus 2026, pemerintah daerah telah menyalurkan 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki ke Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

Menurutnya, distribusi air tangki hanya menjadi solusi darurat. Pemerintah perlu memperkuat langkah jangka panjang melalui pembangunan tampungan air dan sumur bor, konservasi mata air, pengembangan jaringan air baku, serta pemetaan desa rawan kekeringan.

Selain kekeringan, ia menekankan pentingnya mitigasi banjir dari hulu ke hilir melalui pengendalian sedimentasi, perbaikan drainase, penataan ruang, pemeliharaan sungai, dan sistem peringatan dini.

Ketahanan air juga menjadi penopang pertanian DIY yang memiliki luas baku sawah 67.027 hektare dengan produksi padi 547,51 ribu ton pada 2025. Karena itu, rehabilitasi jaringan irigasi harus memastikan air tersedia hingga ke lahan petani.

Sementara itu, Plt Kepala BBWS Serayu Opak, Parlinggoman Simanungkalit, menyampaikan anggaran penanganan sumber daya air di DIY mencapai Rp108,88 miliar. Dana tersebut mencakup pembangunan groundsill Srandakan di Sungai Progo, pengendalian banjir kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Kota Yogyakarta, pembangunan sumur bor untuk irigasi, program peningkatan tata guna air irigasi, serta penanganan tebing sungai kritis.

Dari Gunungkidul, perwakilan DPUPRKP Sigit Swastono mengungkapkan, terdapat 12 kapanewon yang berpotensi mengalami krisis kekeringan pada musim kemarau 2026. Tepus, Rongkop, dan Panggang termasuk wilayah terdampak berat. Kondisi tersebut diperparah oleh sekitar 359 telaga yang belum berfungsi optimal.

Ia mendorong pengerukan telaga, pembangunan sumur bor, dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM.

Di sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata DIY Eling Priswanto menegaskan bahwa kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata harus sejalan dengan konservasi lingkungan dan perlindungan sumber air sesuai arah RIPPARDA 2026–2045.

“Kita ingin pariwisata tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak, tetapi hak masyarakat atas air bersih tetap terlindungi,” ujarnya.

Gus Hilmy berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pengelolaan air secara berkelanjutan, sekaligus menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pertanian, dan sektor pariwisata di DIY. 

(LS/Nusantaraterkini.co)