Guru SD, SMP, dan TK di Medan Gelar Aksi, Tuntut Penghapusan Perwal Terkait TPP

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Puluhan guru dari jenjang TK, SD, dan SMP yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan dan DPRD Kota Medan, Selasa (10/6/2025). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 1 Tahun 2003 yang dinilai merugikan hak-hak guru, khususnya terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

BACA JUGA: Angin Kencang, Pohon Tumbang Hingga Timpa Kantor Pos di Kota Medan

Para guru datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Dalam orasinya, para peserta aksi meminta agar Perwal tersebut segera dicabut karena dianggap tidak relevan dan membebani guru, terutama guru honorer dan non-PNS yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal tunjangan dan insentif.

“Kami merasa Perwal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kami butuh kejelasan dan keadilan, terutama soal TPP yang tidak kami terima secara layak,” ujar salah satu guru peserta aksi.

FGBSU menilai bahwa Perwal tersebut menghambat peningkatan kesejahteraan guru dan menciptakan ketimpangan antara tenaga pendidik yang status kepegawaiannya berbeda.

Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba menyatakan pihaknya memahami aspirasi para guru dan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Wali Kota Medan.

“Kami sangat menghargai masukan dan aspirasi dari rekan-rekan guru. Proses ini akan kita tindaklanjuti mulai dari pimpinan kita (Walikota) hingga ke DPR RI," ucap Benny saat diwawancarai dilokasi, Senin sore.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut Perwal, namun akan berperan sebagai penghubung agar aspirasi para guru mendapat perhatian serius.

BACA JUGA: Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat, Arahan Tegas Presiden

Setelah berorasi di depan Kantor Wali Kota, para guru melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Kota Medan, berharap wakil rakyat dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah kota.

Namun, hingga unjuk rasa selesai anggota DPRD Medan tidak menghampiri para guru.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)