Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Komisi E DPRD Sumatera Utara menyatakan belum pernah diajak berdiskusi terkait rencana penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2025–2026. Rencana tersebut kini menuai sorotan karena dinilai minim partisipasi legislatif dalam proses perumusannya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri Akbar, mengatakan bahwa kebijakan strategis seperti pengurangan hari sekolah seharusnya melalui pembahasan bersama dengan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah daerah.
“Terkait program ini, sejauh ini kami lihat masih sebatas pandangan pribadi masing-masing. Belum ada sikap resmi dari lembaga karena memang tidak pernah ada pembahasan sebelumnya,” ujar Fajri saat dihubungi Nusantaraterkini.co, Senin (9/6/2025).
Fajri menegaskan, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan Sumut dalam waktu dekat guna meminta penjelasan resmi terkait dasar pertimbangan kebijakan tersebut.
Menurut Fajri, ketidakterlibatan DPRD dalam perencanaan kebijakan pendidikan bukan kali ini saja terjadi. Ia menyebut pola sepihak semacam ini rentan menciptakan kebijakan yang tidak akomodatif terhadap kondisi nyata di lapangan.
“Nggak boleh begitu. DPRD ini harus tahu apa rencana kerja pemerintah, apa programnya, dan bagaimana pelaksanaannya. Semua itu harus dibicarakan bersama,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Ia menilai pendekatan yang hanya mengandalkan asumsi, seperti upaya menekan tawuran dan geng motor lewat pengurangan hari sekolah, tidak serta-merta menjawab akar persoalan.
“Kalau kita bicara soal SMA dan SMK, saya pribadi kurang yakin. Efektivitas belajar itu bukan soal jumlah hari, tapi kualitas prosesnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumut berdalih bahwa sistem sekolah lima hari akan memperpanjang waktu siswa bersama keluarga di akhir pekan, dan sekaligus menekan potensi kenakalan remaja. Namun Fajri meminta dasar riset yang jelas atas klaim tersebut.
“Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari asumsi. Harus ada data, evaluasi, dan kajian menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini malah membebani siswa dan guru,” tegasnya.
Komisi E DPRD Sumut menegaskan akan menagih penjelasan detail, termasuk soal kesiapan infrastruktur, kurikulum, dan dampaknya bagi siswa di daerah pelosok.
(cw7/nusantaraterkini.co)
