DPR Dukung Penerapan B50, Minta Pemerintah Lindungi Harga TBS Petani Sawit

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo, mendukung rencana pemerintah menerapkan Biodiesel 50 (B50) mulai Juli 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

"Penerapan B50 sejalan dengan upaya mewujudkan kemandirian energi, memperkuat industri dalam negeri, hingga mendorong hilirisasi sawit," kata Sartono, Jumat (3/7/2026).

Meski mendukung implementasi B50, Sartono mengingatkan agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara merata di seluruh rantai nilai industri sawit, terutama oleh petani sebagai pelaku utama di sektor hulu.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kebijakan B50 justru berdampak negatif terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit maupun kesejahteraan petani.

"Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat kemandirian energi justru memberikan tekanan terhadap harga tandan buah segar (TBS) atau mengurangi kesejahteraan petani sawit," ujarnya.

Karena itu, Sartono mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada petani sawit rakyat. Menurutnya, perlindungan terhadap petani harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi program B50.

Selain itu, ia menilai kesiapan pasokan bahan baku dan industri pendukung harus dipastikan benar-benar matang sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan persoalan bagi pengguna.

"Harus ada kepastian usaha kepada semua instrumen di dalamnya, dari kelapa sawit sampai ke industri otomotifnya," tegas politikus Partai Demokrat tersebut.

Sartono juga meminta implementasi B50 dilakukan secara adaptif dengan mengacu pada evaluasi yang terukur serta mempertimbangkan dinamika pasar global. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat tidak ragu menggunakan B50.

"Kebijakan ini akan berjalan efektif selama pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap dampaknya terhadap penghematan devisa, keberlanjutan fiskal, keberlanjutan lingkungan, harga TBS petani, serta kinerja industri sawit," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)