DPR Desak Pemerintah Percepat Modernisasi Alutsista dan Pertahanan Siber

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Keputusan Panglima TNI, Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 pada Maret 2026 lalu sebagai respons terhadap eskalasi konflik global memicu sorotan terhadap kesiapan pertahanan nasional. 

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, DPR menilai pemerintah tidak bisa lagi menunda pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dinilai masih jauh dari ideal.

Anggota Komisi I DPR Imron Amin, menegaskan bahwa situasi global yang tidak menentu seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mempercepat modernisasi Alutsista dan memperkuat sistem pertahanan nasional.

Menurutnya, kondisi Alutsista di sejumlah wilayah Indonesia masih memprihatinkan. Sebagian peralatan bahkan dinilai sudah tidak lagi optimal untuk digunakan dalam menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.

“Bangsa ini harus menyiapkan semuanya, apa pun itu. Tetapi tentu kita berharap situasi tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai status Siaga 1 seharusnya tidak hanya menjadi langkah simbolik, tetapi juga diikuti kebijakan konkret berupa percepatan pengadaan dan pembaruan Alutsista, terutama di wilayah-wilayah strategis yang menjadi titik rawan pertahanan.

Selain kekuatan militer konvensional, Imron juga menyoroti pentingnya penguatan pertahanan berbasis teknologi, khususnya keamanan siber. 

Menurutnya, ancaman perang modern tidak lagi terbatas pada pertempuran fisik, melainkan juga serangan digital yang dapat melumpuhkan sistem vital negara.

“Ancaman cyber ini jauh lebih sulit ditangani jika tidak disiapkan dengan serius. Karena itu Komisi I mendukung penuh penguatan peralatan Alutsista sekaligus perangkat keamanan siber yang memadai,” tegasnya.

Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dimensi komunikasi publik di tengah situasi global yang memanas. 

Ia menilai beredarnya berbagai informasi mengenai konflik internasional dan ketahanan energi berpotensi memicu kepanikan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Imron pun meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa publik sebaiknya mengacu pada informasi resmi pemerintah agar tidak terjadi kepanikan yang justru memperkeruh situasi nasional.

Menurutnya, dalam kondisi geopolitik yang semakin tidak pasti, negara dituntut tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga sigap dalam mengelola stabilitas sosial dan psikologis masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)