DPR Desak Investigasi Independen Insiden Tewasnya 15 Warga Sipil di Puncak Papua

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh dan independen terkait insiden tewasnya 15 warga sipil dalam kontak tembak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa proses investigasi harus dilakukan secara objektif guna mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran prosedur maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penindakan aparat terhadap kelompok bersenjata.

Menurut Mafirion, eskalasi konflik yang terjadi pada 13–14 April 2026 tersebut menjadi preseden buruk dalam penanganan konflik di Papua. Oleh karena itu, transparansi hasil investigasi dinilai sebagai hal yang tidak bisa ditawar untuk menjaga akuntabilitas negara di mata publik.

“Kami sangat prihatin atas insiden di Kabupaten Puncak. Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan independen. Hasilnya wajib disampaikan secara transparan kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Mafirion, Rabu (29/4/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Riau ini juga mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan lembaga kredibel seperti Komnas HAM. Tim tersebut diharapkan dapat melakukan pengumpulan bukti serta keterangan saksi secara langsung di lapangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi mata agar keterangan yang diberikan akurat serta bebas dari intimidasi.

Mafirion mengingatkan bahwa perlindungan warga sipil merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak, baik berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Dalam situasi konflik bersenjata, warga sipil bukan kombatan dan harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Jika perlindungan ini gagal, kepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan akan tergerus,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa kegagalan melindungi warga sipil berpotensi memicu trauma berkepanjangan serta merusak stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Karena itu, Mafirion mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik bersenjata di Papua agar lebih humanis, terukur, dan mampu meminimalkan korban sipil.

“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan insiden, tetapi juga harus memperkuat sistem perlindungan warga sipil ke depan melalui peningkatan pelatihan aparat, pengawasan yang ketat, dan pendekatan yang lebih persuasif,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).