DPR Desak Investigasi Independen Kematian Ibu Hamil Tertembak di Intan Jaya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, mendesak pemerintah mengusut tuntas kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang tewas tertembak di Kabupaten Intan Jaya.

Ia meminta investigasi dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap pelaku serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.

Desakan tersebut disampaikan Mafirion menyusul insiden yang terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026). Dalam peristiwa itu, sebuah peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala korban yang sedang mengandung delapan bulan. Korban beserta bayi yang dikandungnya meninggal dunia.

"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik," kata Mafirion, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelaku penembakan, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.

"Penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," ujarnya.

Lokasi kejadian diketahui berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI. Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan personelnya dalam insiden tersebut dan menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata.

Menurut Mafirion, pengusutan menyeluruh penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa. Ia mengingatkan bahwa tanpa proses hukum yang jelas, impunitas akan terus terjadi dan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.

Lebih lanjut, Mafirion menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat sipil, mulai dari hilangnya nyawa, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga hilangnya mata pencaharian.

Ia mendorong penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.

Selain itu, Mafirion meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, khususnya perempuan yang dinilai menjadi kelompok paling rentan dalam situasi konflik bersenjata. Ia mendorong peningkatan pengamanan kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan, serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

"Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)