Mafirion Desak Imigrasi Perketat Pengawasan WNA: Jangan Hanya Bertindak Saat Ada Kasus

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat sistem pengawasan warga negara asing (WNA) secara menyeluruh. Pengawasan dinilai tidak boleh hanya mengandalkan operasi penindakan setelah pelanggaran muncul ke permukaan.

Mafirion mengatakan, pembenahan pelayanan publik yang dilakukan Imigrasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Namun, peningkatan layanan melalui paspor daring hingga otomatisasi gerbang bandara harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

“Direktorat Jenderal Imigrasi terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Namun, pembenahan ini harus dilanjutkan agar pengawasan semakin efektif dan tidak hanya bergantung pada operasi atau penanganan kasus yang sudah muncul ke permukaan,” ujar Mafirion, Selasa (20/10/2026).

Menurut legislator asal Riau tersebut, integrasi data perlintasan WNA harus terhubung secara akurat dengan aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran izin tinggal atau overstay, serta praktik bekerja secara ilegal.

“Jangan sampai data kedatangan dan keberangkatan orang asing sudah tersedia, tetapi aktivitas mereka selama di Indonesia tidak terpantau dengan baik. Pengawasan harus dilakukan sejak masuk, selama tinggal, hingga beraktivitas,” katanya.

Mafirion juga meminta Imigrasi memperkuat koordinasi dengan kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah untuk memetakan konsentrasi WNA, khususnya di kawasan industri dan destinasi wisata seperti Bali dan Batam.

Ia menilai pengawasan terintegrasi berbasis risiko menjadi langkah penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Selain itu, Mafirion menegaskan penegakan hukum harus menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran keimigrasian. Menurutnya, tanggung jawab hukum tidak boleh hanya dibebankan kepada WNA, tetapi juga perusahaan atau pihak lain yang sengaja mempekerjakan maupun membantu penyalahgunaan izin.

“Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti melanggar. Jangan sampai hanya WNA yang ditindak, sementara perusahaan atau pihak yang sengaja mempekerjakan maupun membantu penyalahgunaan izin justru tidak tersentuh hukum,” tegasnya.

Meski demikian, Mafirion mengingatkan pengawasan ketat terhadap WNA harus tetap mempertimbangkan kebutuhan investasi dan pariwisata nasional. Ia menilai sistem keimigrasian perlu mampu menyeleksi pengunjung secara adil, cepat, dan transparan tanpa diskriminasi.

“Investasi membutuhkan kepastian hukum, pariwisata membutuhkan pelayanan yang baik, dan keamanan nasional membutuhkan pengawasan yang kuat. Ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mafirion mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk sistem autogate dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), agar tidak hanya berfungsi mempercepat pelayanan di bandara. Teknologi tersebut juga perlu dimaksimalkan sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kejahatan keimigrasian lintas negara.

Ia turut menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah terluar Indonesia. Upaya tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar sistem keimigrasian mampu merespons perkembangan mobilitas internasional dan berbagai potensi ancaman.

“Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan akurasi pengawasan dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Sistem keimigrasian kita harus adaptif dalam merespons dinamika global,” pungkas Mafirion. 

(LS/Nusantaraterkini.co)