Di Tengah Gempuran Bahasa Asing, DPR Minta Anggaran Kebahasaan Diperkuat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Minimnya alokasi anggaran kebahasaan dan kesastraan dalam RKA Kemendikdasmen 2027 menjadi sorotan Komisi X DPR RI. 

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad menilai penguatan bahasa Indonesia harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan karakter dan identitas bangsa.

Dalam pembahasan anggaran Kemendikdasmen, Habib menilai pengembangan bahasa dan sastra Indonesia seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar, mengingat tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa nasional.

"Untuk kebahasaan dan kesastraan, nampaknya masih sangat rendah. Masih di bawah, kurang lebih sekitar Rp283 miliar, sementara yang lain-lain cukup besar," ujarnya dalam rapat pembahasan anggaran, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, bahasa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin terpapar berbagai pengaruh bahasa asing dan perkembangan teknologi digital.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut menilai pemerintah perlu segera menemukan formula dan metode yang efektif agar generasi muda semakin mencintai serta bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

"Bahasa Indonesia sekarang ini dalam ujian yang cukup besar, terutama berkaitan dengan generasi muda. Kita belum menemukan satu formula, metode bagaimana anak-anak kita cinta bahasa Indonesia," kata Anggota Baleg DPR ini.

Selain menyoroti anggaran kebahasaan dan kesastraan, Habib juga memberikan catatan terkait usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen Tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp40 triliun.

Menurutnya, usulan tersebut harus disertai argumentasi yang kuat agar dapat meyakinkan pemerintah mengenai urgensi kebutuhan anggaran tersebut.

"Perlu ada satu narasi yang memang mampu meyakinkan bahwa Rp40 triliun itu betul-betul kebutuhan mendesak," ujarnya.

Habib menegaskan, sektor pendidikan bersama sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang semestinya tidak lagi menjadi sasaran kebijakan efisiensi anggaran.

"Kita berharap untuk dua kementerian, pendidikan dan kesehatan, jangan sampai terjadi lagi kebijakan efisiensi. Terutama pendidikan, ini merupakan kebutuhan dasar," tegasnya.

Lebih lanjut, Habib menekankan, bahasa dan sastra Indonesia tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap dalam pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan kebahasaan merupakan bagian penting dari upaya membangun karakter, identitas, dan jati diri bangsa.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap program-program kebahasaan dan kesastraan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

"Perhatian terhadap bahasa dan sastra Indonesia harus menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)