Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, LANGKAT - Penggunaan anggaran dana Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat diduga carut marut.
Pasalnya penggunaan anggaran dana desa itu sejak tahun 2018-2024, masih ditemukan adanya dugaan praktik mark up atau korupsi.
Teranyar mencuat kabar soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang disebut-sebut tak becus dalam pengelolaannya. Sehingga anggaran dana desa yang mulanya dikucurkan hingga ratusan juta untuk Bumdes tersebut, saat ini sudah tak beroperasi lagi alias lenyap.
Baca Juga : Kadis Pendidikan Madina Pecat Kepsek dan Guru Honor gegara Skandal Mesum
Adapun Bumdes Desa Halaban adalah usaha yang menyediakan kebutuhan bangunan (Panglong).
Kepala Desa Halaban, Tamaruddin mengatakan jika lenyapnya Bumdes panglong itu disebabkan oleh masyarakat yang mengambil barang namun berhutang.
"Awal berhentinya Bumdes yaitu usaha pembangunan atau panglong di Desa Halaban ini, salahsatu kendalanya banyak masyarakat yang mengambil tapi dihutangkan sehingga habisnya modal," ujar Tamaruddin, Senin (24/2/2025).
Baca Juga : Hasanul Jihadi Minta OPD Turut Serta Membangun Kota Binjai
Lanjut Tamaruddin, adapun kendala berikutnya ialah, banyaknya panglong-panglong lain yang berdiri di Desa Halaban.
"Kendala berikutnya seiring berdirinya panglong Bumdes itu, muncul pula panglong-panglong baru yang lebih lengkap lagi alat-alatnya dengan segala macamnya, dan harganya mengalahkan harga Bumdes. Akhirnya tutuplah Bumdes panglong Desa Halaban," ujar Tamaruddin.
"Sekarang Bumdes kita pengembangan air bersih. Dan sampai hari ini berjalan dengan baik," sambungnya.
Sementara itu, Rabial warga Desa Halaban mengatakan, adapun anggaran untuk Bumdes Panglong pada waktu itu sebesar Rp 200 juta dua tahap.
"Tahap pertama tahun anggaran 2019 Rp 100 juta dan tahap kedua Rp 100 juta lagi," ujar Rabial.
Menurut Rabial, tutupnya Bumdes panglong ini, diduga tak adanya keseriusan oleh pengurus untuk mengelolanya.
"Memang ada hutang warga kalau saya tak salah sekitar Rp 29 juta, itupun sudah dikembalikan oleh masyarakat," ujar Rabial.
Sedangkan itu, Rabial menambahkan Bumdes panglong di Desa Halaban sejak 2021 sudah lenyap.
"Soal unit air bersih itu tak jelas. Karena apa, belum ada pengukuhannya. Tapi desa mengatakan itu Bumdesnya," ujar eks ketua unit air bersih ini.
Bahkan menurut Rabial beserta warga lainnya, hingga sekarang mereka tidak tau induk Bumdes di Desa Halaban itu yang mana.
"Karena yang diklaim desa itu unitnya. Dan pengurus Bumdes orangnya itu-itu saja. Kades tidak berani memecat orang-orang yang ada di Bumdes itu," tutup Rabial.
(Dra/nusantaraterkini.co).
